Lembaga Investigasi Konflik Agraria dan Hak Azasi Manusia (Likaham) Provinsi Sulbar, Syarifuddin AS di Mamuju, Senin, mengatakan, Pemerintah di Kabupaten Polman tampak tidak serius dalam mengurangi, mencegah atau menghentikan pembalakan liar yang ada di wilayahnya, padahal itu sangat berdampak pada kerusakan lingkungan seperti hutan.
Ia mengatakan, praktek pembalakan hutan di Polman baik secara legal dilakukan oleh perusahaan pemilik hak pengelolaan hutan (HPH), maupun secara ilegal dilakukan sejumlah komplotan pengusaha kayu yang tidak memiliki izin dan tidak resmi.
Menurut dia, praktek pembalakan hutan secara legal dan ilegal itu terbukti telah memberikan dampak yang sangat merugikan masyarakat karena banjir dan longsor menjadi langganan bagi masyarakat Polman ketika musim hujan tiba karena kerusakan yang parah akibat praktek pembalakan hutan itu.
"Banjir dan longsor di Polman seperti di Kecamatan Mapilli dan Tinambung telah menjadi langganan ketika musim hujan terjadi karena kerusakan hutan di Polman yang parah," katanya.
Ia menilai, karena pembiaran yang dilakukan pemerintah di Polman terhadap pembalakan hutan baik secara legal maupun ilegal maka Polman adalah salah satu kabupaten yang dinilai tidak mendukung pengurangan emisi karbon dunia dalam rangka mengatasi pemanasan global.
Padahal kata dia, pemerintah di Indonesia telah bersepakat dan komitmen dengan negara di dunia bahwa Indonesia akan melakukan pengurangan emisi karbon hingga 26 persen dari total emisi karbon dunia, serta melakukan pengurangan pendapatan sekitar 13,3 persen dari sektor kehutanan dengan cara mengurangi pembalakan hutan secara legal.
"Sayangnya komitmen bangsa kita itu, tidak diikuti pemerintah di daerah seperti di Kabupaten Polman, bahkan yang terjadi di Polman pembalakan hutan yang semakin parah terbukti tingkat kerusakan hutan di Polman cukup tinggi yang dapat memicu dampak lingkungan selain di daerah juga memicu terjadinya pemanasan global dunia," katanya.
Oleh karena itu, ia meminta pemerintah ditingkat Pusat dapat melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap pemerintah di Polman yang dianggap tidak mendukung komitmen pemerintah Indonesia mengurangi emisi karbon guna dengan menghentikan pembalakan hutan di wilayahnya dalam rangka mengantisipasi pemanasan global.
Berdasarkan data Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) Stasiun Pare-Pare, Provinsi Sulawesi Selatan, kerusakan hutan di Kabupaten Polman cukup parah karena kerusakan meningkat 4.000 hektare dari 43.000 hektare tahun 2002 menjadi sekitar 47.000 hektare pada 2010 karena pembalakan hutan yang terus terjadi, sehingga pembalakan hutan itu harus dihentikan secepatnya. (MFH/F003/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
Perlu segera dievaluasi para pemegang kekuasaan diPemerintahan Kabupaten Polewali Mandar, ada apa sehingga tidak mau mendukung program Pemerintah RI dalam pengurangan emisi karbon dunia.