Pusat Kajian Pancasila Unnes: Reorientasi pemilu langsung diperlukan

Pusat Kajian Pancasila Unnes: Reorientasi pemilu langsung diperlukan

Hasil tangkapan layar seminar “Penyusunan Rekomendasi Strategis Aktualisasi Demokrasi Pancasila” secara luring dan daring dari Semarang, Kamis (14/10/2021) (ANTARA/Tri Meilani Ameliya)

Jakarta (ANTARA) - Pusat Kajian Pancasila dan Karakter Bangsa (P3KB) Universitas Negeri Semarang (Unnes) merumuskan reorientasi pemilu secara langsung menjadi salah satu rekomendasi strategis aktualisasi Demokrasi Pancasila yang perlu dilakukan oleh pemerintah.

“Yang terbaik itu kalau secara kualitatif, menurut saya, putusan (pemilu) itu musyawarah dengan mufakat,” kata Suprayogi selaku Kepala P3KB Universitas Semarang dalam seminar bertajuk “Penyusunan Rekomendasi Strategis Aktualisasi Demokrasi Pancasila” secara luring dan daring dari Semarang, Kamis.

P3KB menilai pemilu secara langsung perlu dikaji kembali karena hanya mengandalkan suara terbanyak. Pemilihan yang terbaik secara kualitas adalah putusan dari musyawarah dan mufakat sebagaimana tercantum dalam sila keempat Pancasila. Keduanya dianggap dapat mengakomodasi pilihan semua kelompok.

Selain persoalan pemilu, P3KB juga menyampaikan empat rekomendasi strategis lainnya dalam seminar yang berfokus memperhatikan langkah aktualisasi demokrasi Pancasila di tengah masyarakat itu.

Baca juga: BPIP: Pancasila menjadi kekuatan pemersatu bangsa di tengah pandemi

Pertama, dibutuhkan pendidikan demokrasi untuk generasi muda.

“Generasi muda sebagai pemilik masa depan dan penentu masa depan mestinya harus diberikan pendidikan demokrasi Pancasila yang baik,” ucap Suprayogi.

Menurut P3KB, pendidikan Demokrasi Pancasila yang baik memiliki bahan ajar yang jelas, tenaga pendidik yang berkualitas, dan disediakan anggaran yang memperhatikan kesejahteraan pengajar.

Selain itu, P3KB juga menyampaikan revitalisasi mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, mata kuliah umum Pendidikan Pancasila, Politik Pancasila, dan Ilmu Hukum merupakan bentuk lain aktualisasi demokrasi Pancasila di bidang pendidikan yang perlu dilakukan pula.

Baca juga: Pengamat sebut penting tanamkan Pancasila di akar rumput

Kemudian yang ketiga, pembudayaan Pancasila kepada penyelenggara negara. Ke depannya, diharapkan kebijakan dan peraturan yang dibuat oleh penyelenggara negara dapat mencerminkan nilai-nilai demokrasi Pancasila.

Keempat, dibutuhkan kerja sama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) dengan P3KB. Kerja sama yang dimaksud dilakukan untuk memperluas segala bentuk aktualisasi demokrasi Pancasila di tengah kehidupan berbangsa dan bernergara.

Suprayogi menyarankan BPIP memberikan anjuran dan imbauan yang jelas agar kerja sama tersebut dapat segera dilakukan.

“Kami (P3KB) sudah siap melakukan kerja sama ini. Rekan-rekan kami siap bekerja sama demi bela negara, demi NKRI, demi Pancasila tercinta,” kata Suprayogi.

Baca juga: BPIP gandeng mahasiswa menggali nilai Pancasila dari karya seni

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Joko Susilo
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Fadjroel: Bicara demokrasi jangan terpaku pada politik

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar