"Presiden sebagai ketua umum koalisi wajar jika memanggil ketua umum partai politik anggota koalisi untuk melakukan evaluasi dan klarifikasi," kata Marzuki Alie di Gedung DPR RI, Jakarta, Jumat.
Marzuki mengatakan hal itu menjawab pertanyaan pers soal kemungkinan Presiden Yudhoyono memanggil ketua umum partai-partai koalisi pada pertemuan di kediaman Presiden di Cikeas, pada Jumat malam ini.
Menurut Marzuki, dirinya belum mengetahui kepastian Presiden Yudhoyono memanggil ketua umum partai politik anggota koalisi, tapi jika hal itu benar dinilai sebagai hal yang wajar.
"Mungkin saja Presiden akan mengundang satu persatu ketua umum partai politik anggota koalisi untuk diklarifikasi. Itu kan evaluasi," katanya.
Menurut dia, pemanggilan tersebut mungkin saja dilakukan terhadap Ketua Umum Partai Golkar dan Presiden PKS, karena selama ini beredar penafsiran kedua partai tersebut hanya berkoalisi dengan presiden bukan dengan Partai Demokrat.
Penafsiran ini, kata Marzuki, harus diluruskan karena koalisi itu jelas ada di pemerintahan dan di parlemen.
"Koalisi di parlemen artinya berkoalisi dengan Partai Demokrat," kata Ketua DPR RI ini.
Ditanya, apakah jika ada pertemuan antara Presiden Yudhoyono dengan ketua umum partai politik anggota koalisi merupakan klarifikasi untuk dilakukan "reshuffle" kabinet, Marzuki Alie, enggan menjawab.
Menurut dia, hal itu adalah kewenangan Presiden.(*)
(T.R024/I007)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
