"Malahan, isu `reshuffle` kabinet akhir-akhir ini hanya dimaknai publik sebagai manuver politik Pemerintah untuk menutup-nutupi kelemahannya," katanya kepada ANTARA, di Jakarta, Minggu.
Apalagi jika alasan utama `reshuffle` kabinet, menurutnya, semata-mata karena kemarahan partai tertentu dan Presiden.
"Jelas bahwa untuk meraih kembali kepercayaan dan keyakinan rakyat, Presiden justru harus memperbaiki dan meningkatkan efektivitas kepemimpinannya di kabinet maupun koalisi," tandas Wakil Bendahara Umum DPP Partai Golkar (PG) ini.
Bagi Bambang Soesatyo dkk, hanya itu opsi yang tersedia bagi Presiden, setelah PDI Perjuangan konsisten menolak bergabung dalam koalisi Pemerintahan sekarang ini.
Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia ini menambahkan, sebagian besar publik kita tidak antusias mengikuti isu `reshuffle` kabinet.
"Selain karena isu ini sudah bergema selama berbulan-bulan, berbagai elemen masyarakat pun tidak yakin bahwa `reshuffle` kabinet bisa memperbaiki dan meningkatkan efektivitas Pemerintahan," ujarnya.
Publik sudah yakin, lanjutnya, kunci peningkatan kinerja Pemerintahan sekarang ini ialah efektivitas kepemimpinan Presiden dan bukan semata-mata `reshuffle` kabinet.
"Karena itu, publik melihat nafsu merombak formasi kabinet sebagai tontonan tentang bagaimana Presiden dan Partai tertentu melampiaskan kemarahan pasca gugurnya usul hak angket (mafia) pajak di DPR RI," tandasnya.
Yakni, demikian Bambang Soesatyo, marah karena satu-dua anggota koalisi konsisten bersikap kritis. Seharusnya mereka introspeksi, karena gagal mengelola koalisi sebagaimana mestinya.
Mantan jurnalis ini juga mengungkapkan, kini publik tidak melihat ada makna strategis dari `reshuffle` kabinet itu, khususnya bagi rakyat dan negara.
"Idealnya, acuan `reshuffle` adalah pandangan obyektif tentang kinerja kabinet, bukan semata-mata karena alasan marah terhadap anggota koalisi," tegasnya.
Satu-satunya upaya relevan dan mendesak untuk dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, menurutnya, ialah segera memperbaiki efektivitas kepemimpinannya.
"Jika kinerja Pemerintah mumpuni, keyakinan dan kepercayaan rakyat datang dengan sendirinya, tanpa perlu program pencitraan," pungkas Bambang Soesatyo.(*)
(M036/R010)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
