"Itu hanya konflik di media. Saya yakin, apakah PKS akan tetap bersama dengan koalisi ini atau tidak, masalah ini tidak akan berdampak di Jawa Barat," kata Nur yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Jabar, kepada ANTARA di Bekasi, Minggu.
Walaupun gubernur Jawa Barat berasal dari PKS, kata dia, namun keberhasilan dalam hal pengelolaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat juga merupakan keberhasilan pemerintah secara keseluruhan.
"Keberhasilan ini juga menjadi keberhasilan bagi Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden," katanya.
Dikatakan Nur, jajaran pengurus Demokrat di wilayah Jabar dinilai memiliki pemikiran yang berbeda dengan di pusat. Hal itu nampak dari tidak adanya polemik di media terkait situasi itu.
"Sebab, yang dijunjung tinggi oleh kita adalah keberhasilan dalam pelayanan masyarakat. Alhamdulillah, sampai saat ini mereka komitmen dengan kesepakatan itu sebelum ada gejala apa pun yang terjadi dengan gejala koalisi ini," katanya.
Nur menambahkan, selama ini komunikasi antara PKS dan Demokrat di wilayah setempat masih relatif kondusif meski belakangan ini polemik di tingkat pusat telah sampai ke Jawa Barat.
"Gebernur Jabar pernah diinterpelasi oleh anggota dewan terkait Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) 2009, namun demokrat tetap mem-"beckup" kita walau pun sebagai partai pemenang hingga interpelasi itu gagal," ujarnya.
Nur mengimbau agar seluruh pihak yang saat ini berpolemik untuk segera meredakan ketegangan agar tidak berdampak negatif pada masyarakat.
"Saya minta teman-teman di pusat untuk meredakan ketegangan ini agar masyarakat tidak menjadi korban dan tidak menganggu konsentrasi pelayanan publik oleh orang-orang di kementerian yang berasal dari PKS," demikian Nur.(*)
(T.KR-AFR/J006)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
