Jakarta (ANTARA News) - Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo mendesak pihak Kementerian Luar Negeri RI segera mengejar informasi langsung dan meminta klarifikasi dari "Wikileaks" mengenai kebenaran dan motivasi membocorkan nota diplomatik yang isinya memojokkan Presiden dan Ketua MPR RI.

"Walaupun beberapa pihak menyatakan berita atau bocoran tersebut hanya isu, tetapi soal pemberitaan media asing apa pun, ya tentunya pihak Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) kita harus kejar minta klarifikasi, motivasinya apa," tegasnya di Jakarta, Sabtu.

Tjahjo Kumolo yang juga Sekjen DPP PDI Perjuangan (PDI-P) mengatakan, walau jika bocoran media asing itu hanya ingin membuat keruh suasana di Indonesia dengan politik adu domba, tetap saja hal ini harus ada klarifikasi, langsung dari pihak pembocor itu sendiri.

Sebelumnya saat ditanya mengenai berita tersebut, Ketua MPR RI Taufiq Kiemas (TK) yang juga Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P mengatakan, "Soal `Wikileaks` tanyakan saja ke Tjahjo Kumolo atau Trimedya Pandjaitan (anggota FPD-P di Komisi III DPR RI)".

"Pertanyaannya sekarang, apakah selalu bocoran data intelijen luar negeri khususnya harus ditanggapi serius? Apalagi data tersebut yang tidak pernah didengar dan tidak ada ujung pangkalnya," katanya.

Tjahjo Kumolo kemudian mengungkapkan, sebagai Ketua Fraksi PDI-P, selama ini dia tidak pernah mendengar dan membaca berita media atau laporan dari Poksi membidangi hukum mengenai adanya isu kasus yang menulis keterlibatan TK.

"Saya kira Pak Hendarman Supandji, mantan Jaksa Agung masih ada. Ya beliaulah yang saya kira berhak memberikan klarifikasi kalau mau berkomentar tentunya. Karena ini terkait kelembagaan negara dan kepresidenan, walaupun berita tersebut katanya cuma isu," ujarnya.

Mengenai berbagai tudingan miring adanya tokoh-tokoh bermasalah dengan hukum, ia dengan tegas pula menyatakan, Indonesia adalah negara hukum.

"Tidak boleh sembarang menuding. Ini yang terpenting, demi penegakan keadilan. Harus ada kepastian hukum," katanya.

Sebelumnya Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha membantah kebenaran berita yang bersumber dari `Wikileaks` tersebut.

Staf Khusus Presiden Bidang Komunikasi Politik Daniel Sparingga mengatakan berita di dua media massa itu tidak bertanggung jawab dan penuh sensasi bahkan berita itu didapat dari sumber yang tidak bisa dijamin kebenarannya.(*)

(T.M036/U002)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011