Pengunduran waktu tersebut disampaikan secara resmi oleh Menteri ESDM Darwin Saleh kepada Komisi VII DPR dalam rapat kerja di Jakarta, Senin. Namun Darwin tidak menyebutkan waktu pengunduran tersebut.
Dalam rapat kerja itu, Darwin juga tidak menyampaikan opsi pengaturan. Ia hanya menyampaikan tiga opsi pengaturan yang merupakan hasil kajian konsorsium tiga universitas dan posisi pemerintah atas hasil kajian.
Menurut Darwin, posisi pemerintah atas hasil kajian konsorsium adalah tidak ada kenaikan harga BBM bersubsidi dan menjaga BBM bersubsidi tepat sasaran dan volume.
Ia juga mengatakan, guna mengatasi kelebihan kuota dan sambil menunggu pelaksanaan program pengaturan BBM bersubsidi, maka akan dilakukan peningkatan pengawasan dengan memperkuat kelembagaan dan sosialisasi.
"Kemudian, mengintensifkan persiapan alat kendali dan sistem pendukung serta mengembangkan bahan bakar alternatif yang terjangkau di samping pertamax," katanya.
Anggota Komisi VII DPR dari Fraksi PKB, Nur Yasin menyetujui pengunduran waktu pelaksanaan program pengaturan BBM bersubsidi.
"Kami pikir diundur sampai September-Oktober 2011 cukup realistis," ujarnya.
Menurut dia, program pengaturan BBM harus dimulai tahun ini guna menekan angka subsidi. Pemerintah memperkirakan volume BBM subsidi akan meningkat hingga 42 juta kiloliter atau naik 3,5 juta kiloliter dibanding kuota APBN 2011 sebesar 38,5 juta kiloliter.
Kenaikan volume 3,5 juta kiloliter diperkirakan meningkatkan subsidi Rp7 triliun.
(K007/S004)
Editor: Aditia Maruli Radja
Copyright © ANTARA 2011
