... heran, waktu kita giat-giatnya itu pada 2018 memburu dan mendata aset kita, nyaris tidak ada gugatan yang masuk. Begitu saya selesai jadi wali kota, langsung puluhan gugatan masuk. Ini ada apa?...Makassar (ANTARA) - Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, mengatakan, ada puluhan sekolah terancam karena digugat oleh mafia tanah.
"Ini membuat kita pusing, ada puluhan sekolah sekarang yang digugat sama mafia tanah dan orangnya itu-itu juga," ujar dia, di Makassar, Selasa.
Baca juga: DPD minta pemberantasan mafia tanah harus jadi prioritas penegak hukum
Ia menuturkan, saat dia masih menjabat wali kota di periode pertamanya, nyaris tidak ada gugatan di akhir periodenya saat tim pemburu aset dengan melibatkan banyak unsur di dalamnya terus memburu dan mendata semua aset pemerintah.
Namun, setelah masa jabatannya berakhir pada 2019, banyak aset kembali digugat oleh mafia-mafia tanah terlebih saat pemerintahan dijabat oleh penjabat sementara.
Baca juga: LPSK dukung pemerintah berantas mafia tanah dan siap lindungi korban
"Saya heran, waktu kita giat-giatnya itu pada 2018 memburu dan mendata aset kita, nyaris tidak ada gugatan yang masuk. Begitu saya selesai jadi wali kota, langsung puluhan gugatan masuk. Ini ada apa?," katanya.
Danny Pomanto menyatakan, bebasnya para mafia tanah mengklaim dan menggugat sejumlah aset milik pemerintah kota, bisa saja disebabkan oleh adanya oknum-oknum yang berkomplot dengan para mafia tersebut.
Baca juga: Wali Kota Makassar segera mengaktifkan tim pemburu aset negara
"Saya tetap yakin ada yang membantu mereka. Belum bisa saya buktikan, tapi yang pasti reformasi birokrasi dan perombakan pejabat struktural akan saya lakukan supaya tidak ada lagi ini dukungannya para mafia tanah itu," katanya.
Seekretaris Dinas Pendidikan Makassr, Amelia Malik, mengatakan, ada tiga aset yang diserobot. Salah satunya berupa lahan SD Mallengkeri.
Baca juga: Kementerian ATR/BPN tindak tegas mafia tanah
"Saya sudah kontak kabid aset. Coba dikoordinasikan dengan bagian hukum dan pertanahan karena ini sudah lama laporannya, kita sudah lama ajukan beberapa sekolah yang alas haknya belum jelas," ucapnya.
Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2021
