Anggota DPR minta Kementerian ESDM maksimalkan pendapatan negara

Anggota DPR minta Kementerian ESDM maksimalkan pendapatan negara

Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu (Antara)

Jakarta (ANTARA) - Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu meminta seluruh pihak, khususnya Kementerian ESDM untuk memeriksa potensi pendapatan negara yang bisa ditingkatkan guna membantu perekonomian nasional.

“Untuk sektor tambang, mungkin tidak pendapatannya untuk negara, kita tingkatkan jadi 100 persen? Tambang ini perlu kita maksimalkan pendapatannya untuk negara karena tambang sudah merusak alam,” kata Adian dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Rabu.

Selain merusak alam, sektor tambang telah mengubah mata pencaharian masyarakat sekitar, seperti petani menjadi pedagang, serta nelayan yang justru kehilangan pekerjaan akibat dampak dari pertambangan yang berlangsung.

Baca juga: Anggota DPR sebut pentingnya tingkatkan ekspor produk unggulan lokal

Apabila pendapatan dari sektor tambang tidak dimaksimalkan oleh negara, ia mengatakan maka pengorbanan masyarakat, khususnya kerusakan alam dan kehilangan mata pencaharian telah disia-siakan pemerintah.

Adian menganjurkan peningkatan pendapatan negara dengan memaksimalkan potensi-potensi pertambangan yang dimiliki oleh berbagai perusahaan, seperti PT Vale Indonesia Tbk.

"Vale ini mendapat IPPKH (Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) 11 ribu hektare, dari 22 ribu hektare IUP (Izin Usaha Pertambangan) mereka di wilayah Kolaka. Nah, saya tidak tahu, yang 11 ribu hektare ini mau mereka apakan. Apakah smelter mereka sanggup menampung hasil dari 11 ribu hektare IPPKH ini untuk berproduksi atau tidak?" ujar Adian.

Baca juga: Anggota DPR ingatkan pemda proaktif antisipasi potensi bencana

Adian juga mempertanyakan penggunaan izin yang dimiliki PT Antam. Sebab, Adian mengungkapkan ada lahan milik Antam yang tak terpakai, contohnya di Blok Mandiodo, Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara.

"Yang saya khawatirkan, ketika negara butuh uang, rakyat butuh uang, pandemi masih terjadi, berbagai IUP dan IPPKH yang dimiliki beragam perusahaan ini tak digunakan, tapi hanya dipakai untuk kepentingan kolateral alias main-main saham saja. Yang untung hanya perusahaan, sedangkan rakyat tidak dapat apa-apa, lapangan kerja pun tidak terbuka," tegas Adian.

Baca juga: Anggota DPR apresiasi kontribusi Rp2,7 triliun PHR ke negara

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Herry Soebanto
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Pemkab Pandeglang terima bantuan senilai Rp200 juta bagi korban gempa

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar