Hal tersebut disampaikan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam keterangan persnya di Kantor Presiden Jakarta, Selasa, ketika menegaskan sikap pemerintah Indonesia terhadap konflik di Libya yang belum kunjung selesai.
"Indonesia berharap tetap PBB ambil peran dan inisiatif kemudian melibatkan organisasi kawasan dalam hal ini Uni Afrika dan Liga Arab dan melibatkan negara dimana konflik terjadi. Semua harus diajak serta untuk mencari penyelesaian secara politik," kata Presiden.
Kepala Negara menegaskan, dalam resolusi DK PBB Nomor 1973 tentang penyelesaian masalah di Libya, selama ini hanya dua elemen yang dikedepankan yaitu pelaksanaan zona larangan terbang dan klausul penggunaan berbagai upaya untuk mencegah jatuhnya korban sipil.
"Yang kurang diangkat dan tidak banyak diketahui adalah perlunya segera dilakukan gencatan senjata, itu amanah resolusi 1973, elemen yang penting. Yang kedua adalah segera dicari solusi politik, settlement damai agar akhirnya konflik bisa diakhiri. Itu yang menjadi perhatian Indonesia," kata Presiden.
Terhadap hal itu, Indonesia, kata Presiden Yudhoyono, menyerukan pihak internasional dan pihak-pihak yang bersengketa untuk juga menjalankan dua elemen tersebut dalam upaya penyelesaian masalah di Libya.
"Melalui mimbar ini, Indonesia serukan agar kedua elemen penting dapat bersama diwujudkan gencatan senjata dan pencarian solusi damai," tegasnya.
Bila telah tercapai gencatan senjata, Presiden mengatakan perlu ada sebuah misi yang mengawasi dan memastikan hal tersebut terjadi.
Sama seperti di Lebanon, Indonesia juga siap menjadi bagian dari pasukan penjaga perdamaian di Libya bila pada saatnya diperlukan.
Presiden Yudhoyono mengatakan pemerintah Indonesia hingga saat ini pun terus aktif melakukan berbagai langkah diplomasi untuk mendorong penyelesaian masalah di Libya.
Dalam keterangan persnya, Presiden didampingi Menlu Marty Natalegawa, Mensesneg Sudi Silalahi, Menhan Purnomo Yusgiantoro dan Seskab Dipo Alam.
(P008*F008)
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
