Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota Jakarta Pusat membentuk posko mitigasi bencana yang melibatkan seluruh Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) serta jajaran terkait untuk mengantisipasi dampak puncak musim hujan.

Wali Kota Jakarta Pusat Dhany Sukma mengatakan, peran posko bencana diharapkan efektif dalam merespons situasi jika terjadi banjir serta melakukan koordinasi hingga ke tingkat kecamatan dan kelurahan.

"Bagaimana peran posko pengungsian, bantuan-bantuan logistik kemudian evakuasi bencananya ini harus dipersiapkan. Kita buat skenarionya minimal ketika terjadi kita tidak kalang kabut," kata Dhany saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa.

Pembentukan posko ini dilakukan sesuai arahan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta menjadi sektor pemimpin posko mitigasi bencana ini sehingga koordinasi terkait lokasi banjir dapat diteruskan ke pimpinan tingkat kota hingga kelurahan.

Pemerintah Kota Jakarta Pusat membentuk posko terpusat di Kantor Wali Kota, kemudian diikuti delapan posko di tingkat kecamatan, 44 posko tingkat kelurahan serta posko di lokasi rawan genangan yang di dalamnya terfokus pada pengungsian dan dapur umum.

Kepala Suku Dinas Perhubungan Jakarta Pusat Wildan Anwar mengatakan, pihaknya berperan mengatur pengalihan lalu lintas jika terjadi genangan atau banjir yang tidak bisa dilalui pengendara.

"Kami akan membuat sistem komando berdasarkan laporan dari BPBD. Misalnya ada banjir di suatu tempat, kemudian diinfokan ke Gubernur dan Wali Kota, kami di Sudin Perhubungan ada barikade siap melakukan pengalihan lalu lintas," kata Wildan.

Gladi Posko dan Kesiapsiagaan bencana banjir di Kota Administrasi Jakarta Pusat akan diselenggarakan di Lapangan Sepak Bola Karet Tengsin, Tanah Abang, pada Rabu (17/11).
Baca juga: Ada lima ruko berdiri di atas saluran air di Kemang
Baca juga: Pemkot Jakpus intensifkan pekerjaan pengerukan saluran cegah banjir

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Sri Muryono
Copyright © ANTARA 2021