"Kita harus menghormati keputusan FIFA yang dirilis Senin (4/4). Keputusan FIFA itu memperkuat keputusan Pemerintah RI yang sudah membekukan pengurus PSSI di bawah Nurdin Halid-Nirwan D Bakrie-Nugraha Besoes," katanya di Jakarta, Selasa.
Dia menilai, Indonesia seharusnya malu atas intervensi FIFA terhadap PSSI. "Ini merupakan catatan sejarah yang sangat buruk dalam sepak bola nasional Indonesia. Sejak PSSI berdiri pada 19 April 1930 baru kali ini ada intervensi FIFA kepada Indonesia. Ini, tentu saja, sangat memalukan," katanya.
Karenanya, menurut dia, sudah sepatutnya perlu diminta pertanggungjawaban Nurdin Halid-Nirwan Bakrie-Nugraha Besoes. "Pernyataan maaf saja tidak cukup. Mereka bertiga harus diadili secara fair. Karena mereka bertigalah sepak bola Indonesia jadi hancur seperti saat ini," katanya.
"Untuk keputusan yang berkaitan dengan LPI (Liga Primer Indonesia) kami sungguh senang. Karena FIFA memahami LPI sebagai `run away league`, sebuah terminologi yang sangat pas. Karena LPI akan membawa sepak bola Indonesia lepas landas menuju sepak bola industri, mengejar ketertinggalannya dengan liga-liga profesional yang sudah berjalan di negara-negara lain di dunia," katanya.
Terlebih lagi FIFA, menurut dia, meminta kepada pengurus PSSI yang baru untuk segera menerima atau mengakui keberadaan LPI.
FIFA menilai LPI sudah sesuai dengan "FIFA For the Good of the Game Task Force dan AFC Pro League Committee". "Artinya, FIFA mengakui bahwa LPI adalah liga profesional mandiri menuju sepak bola industri sesuai visi misi FIFA," katanya. LPI menggunakan dana swasta, bukan menghabiskan uang rakyat melalui dana APBD.
Ia meyakini, pengurus baru PSSI yang ingin membawa sepak bola Indonesia lebih baik dan memahami konsep sepakbola profesional, tentu saja akan menerima LPI dengan baik.
LPI berharap pengurus baru PSSI akan bekerja untuk kemajuan sepak bola nasional Indonesia, mampu mengangkat sepak bola Indonesia masuk level Asia dan dunia, bukan sekadar Asia Tenggara lagi.(*)
(T.T009/R014)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
