Suhu pertikaian politik memuncak pada saat pasukan Ouattara menyerang bunker tempat kediaman Gbagbo yang menelan banyak korban.
Menurut laporan PBB, sejak pasca pemilihan presiden November tahun lalu hingga kini sudah sekitar 1.500 orang tewas.
Juru bicara Pasukan Republik Pantai Gading FRCI yang pro-Ouattara, Madam Affoussy Bamba, dengan tegas menyatakan bahwa FRCI pada awal pekan ini menyerang tempat kediaman Laurent Gbagbo, dan ingin menangkap hidup-hidup presiden yang tak bersedia lengser meskipun dikalahkan Ouattara, yang diakui PBB, dalam pemilihan presiden November lalu itu.
Dia mengakui, ada perintah tapi bukan membunuh dia, melainkan menangkap hidup-hidup untuk diserahkan kepada Presiden Ouattara. Ouattaralah yang berhak menentukan nasib dia selanjutnya.
Jika tertangkap dan dihadapkan di pengadilan, orang kuat Pantai Gading itu akan didakwa berbagai lapisan tuduhan, mulai dari kejahatan kemanusiaan, kudeta sampai pembantaian terhadap rakyat sipil yang tak bersalah.
Tetapi Gbagbo menolak menyerah, menolak menandatangani dokumen penyerahan diri, meskipun dia dikepung dan keluarganya dalam bahaya besar.
Gbagbo, menurut laporan berbagai media transnasional, justru menuding Ouattaralah yang pantas diadili karena bermaksud akan membunuhnya.
Gbagbo terus membangkang dan tak peduli dengan kecaman-kecaman PBB dan pihak-pihak yang merasa berkewajiban untuk menegakkan demokrasi dan HAM agar dia mundur, dan menolak campur tangan asing atas konflik di dalam negerinya.
Dunia Prihatin
Sekjen PBB Ban Ki-moon dan Menlu Amerika Serikat Hillary Clinton dalam pertemuan mereka di Washington pada Kamis menyatakan prihatin dan mengutuk serangan terhadap para penjaga perdamaian PBB di negara bergolak itu.
Dalam pembicaraan tersebut Sekjen Ban dan Menlu Hillary meninjau kembali upaya internasional untuk membantu rakyat Pantai Gading dan untuk mendorong Laurent Gbagbo untuk hengkang dari kekuasaan.
Suasana makin memanas, setidaknya empat orang asing diculik dari hotel Novotel di ibu kota Abidjan pada awal pekan ini oleh sejumlah pria bersenjata.
Keempatnya dikenali sebagai dua warga Prancis, dan masing-masing seorang warga Benin serta warga Malaysia.
Pada beberapa hari terakhir, keamanan tempat-tempat penginapan dan hotel termasuk yang ditempati oleh orang-orang asing tidak aman. Bahkan pemilik hotel dan pemimpin kelompok afro-industri Pantai Gading Sifca, Yves Lambelin juga ditangkap oleh orang-orang bersenjata.
Pertempuran antara pasukan pro-Ouattara dan pro-Gbagbo di tempat kediaman Presiden Laurent Gbagbo yang melibatkan senjata-senjata berat juga menelan korban banyak orang, termasuk warga sipil.
Pertempuran-pertempuran antara kedua kubu yang bermusuhan itu, membuat kota lengang, kehidupan tersendat karena pertokoan dan kegiatan perekonomian tutup, terjadi pemadaman listrik, bahan makanan mulai berkurang dan penjarahan toko-toko mulai marak.
Setelah rumah Duta Besar Jepang, Okamura Yoshifumi, diserang dengan senjata berat dan sebagian diplomatnya dievakuasi ke Tokyo, sejumlah orang termasuk para wartawan yang merasa jiwanya terancam meminta perlindungan atau evakuasi dari Abidjan.
Pada awal pekan ini, pasukan PBB dan Prancis membantu pasukan Ouattara menyerang markas Gbagbo, ketika presiden terpilih itu melakukan serangan mati-matian untuk menggeser rivalnya dari kekuasaan.
Sejumlah helikopter Satuan Tugas PBB di Pantai Gading (UNOCI) dan pasukan Prancis menyerang barak tentara, rumah Gbagbo dan istana presiden di kota penting Abidjan.
Seorang pejabat PBB mengatakan, pihaknya melancarkan gerakan itu untuk melindungi rakyat dari serangan pasukan khusus Laurent Gbagbo dengan senjata berat terhadap rakyat dan pasukan penjaga perdamaian PBB.
Resolusi Dewan Keamanan PBB, yang disahkan 30 Maret, memerintahkan hukuman terhadap Gbagbo dalam upaya membuat ia melepaskan kekuasaan dan menyatakan pasukan badan dunia di negara itu akan bertindak untuk "mencegah penggunaan senjata berat".
Untuk itu, Sekjen PBB Ban Ki-moon meminta bantuan Prancis, yang meminta penghentian segera semua kekerasan terhadap warga dan bahwa para pelaku kejahatan harus diseret ke pengadilan.
Paus Minta Hentikan
Dalam kaitan itu, dari Kota Vatikan Paus Benedictus XVI Rabu (6/4) meminta pertempuran segera dihentikan, dan menyerukan semua pihak sebaiknya melancarkan upaya perdamaian untuk menghentikan pertumpahan darah lebih lanjut.
Rusia sebelumnya mempertanyakan penggunaan kekuatan oleh pasukan penjaga perdamaian PBB di negara yang diamuk permusuhan itu, setelah pasukan tersebut dengan dukungan tentara Prancis menggempur kekuatan Gbagbo dengan helikopter tempur.
Menlu Rusia, Sergei Lavrov, berpendapat mestinya pasukan perdamaian itu bersikap netral dan tidak memihak, bukan malah melakukan pengeroyokan.
Sejak awal Gbagbo menentang tekanan internasional untuk menyerahkan kekuasaan negara penghasil coklat terbesar dunia itu kepada Ouattara, karena merasa dirinya yang menang dalam pemilihan kepresidenan.
Ketua Uni Afrika (AU), Teodoro Obiang Nguema, tampak gusar dan mengecam campur tangan tentara asing di Pantai Gading dan Libya, dan menegaskan bahwa Afrika harus dibolehkan mengelola urusannya sendiri.
Afrika tidak memerlukan pengaruh dari luar, Afrika harus mengelola urusannya sendiri, kata Obiang Nguema, yang juga presiden Guinea Khatulistiwa itu dalam konferensi internasional di Jenewa.
Dia mengakui pihaknya mendesak orang kuat Laurent Gbagbo untuk mundur dan mengakui Alassane Ouattara sebagai presiden Pantai Gading. Tetapi, tidak harus perang, campur tangan tentara asing, karena itu semua justru menyusahkan dan menimbulkan banyak korban rakyat sipil.
Dari Washington, Presiden AS Barack Obama juga mengimbau Gbagbo harus menghormati kehendak rakyatnya dan menghentikan klaim kemenangannya.
Apakah Gbagbo akan menyerah? Sampai sekarang tidak ada tanda-tanda untuk itu, meskipun beberapa laporan menyebutkan bahwa orang kuat Pantai Gading itu segera akan menyerah. (M043/AK/K004)
Oleh Oleh Munawar Saman Makyanie
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
