“Sudah saya tanda tangani (Surat Keputusan Gubernur Sumsel No.746/kpts/Disnakertrans/2021 tertanggal 18 November tentang UMP 2022),” kata Gubernur di Palembang, Jumat.
Dengan disahkannya besaran nilai UMP tersebut maka tidak ada kenaikan upah dibandingkan dengan tahun 2021 yang nilainya sama yaitu Rp3.144.446.
Kepala Disnakertrans Sumsel Koimudin mengatakan, hal tersebut dikarenakan dalam penyusunan besaran nilai UMP untuk tahun 2022 itu sudah berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 tahun 2021 sebagai turunannya.
Baca juga: Pengusaha dapat ajukan penangguhan kenaikan UMP Sumsel
Baca juga: Upah Minimum Provinsi Sumsel 2020 ditetapkan Rp3,04 juta
Dalam pasal 191 a, mengamanatkan upah minimum yang ada saat ini dijadikan sebagai dasar untuk penyesuaian (adjusting) nilai upah minimum pada tahun-tahun berikutnya.
Menurutnya, setelah adanya UU Cipta kerja tersebut upah minimum tidak lagi memakai kebutuhan hidup layak (KHL) seperti tahun sebelumnya melainkan menyesuaikan pada kondisi perekonomian dan ketenagakerjaan.
“Terutama terkait daya beli, median upah dan tingkat penyerapan tenaga kerja,” ujarnya.
Lalu besaran UMP tersebut nantinya akan digunakan untuk 11 kabupaten kota, kecuali, Palembang, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Musi Rawas dan OKU Timur karena mereka bakal menetapkan UMK sendiri.*
Baca juga: Gubernur Sumsel siap tutup perusahaan tidak bayar UMP
Baca juga: 10.000 buruh Senin kembali unjukrasa perjuangkan upah
Pewarta: Muhammad Riezko Bima Elko
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2021
