"Kampanye anti rokok terutama rokok kretek, lebih pada persaingan bisnis, ekonomi daripada sisi kesehatannya," kata Lukman Edy kepada antaranews.com, Jakarta, Rabu.
Menurut Lukman Edy, ada tiga persaingan dalam kampanye anti rokok tersebut, yaitu antara industri rokok kretek dalam negeri, industri rokok luar negeri (rokok putih) dan industri farmasi yang juga dari luar negeri.
"Dalam kampanye anti rokok tersebut, industri rokok kretek menjadi terjepit oleh industri rokok dan industri farmasi dari luar negeri," kata politisi asal Partai Kebangkitan Bangsa itu.
Ia menyebutkan, salah satu bukti terjadinya persaingan dan ingin mematikan industri rokok kretek dalam negeri adalah tidak adanya publikasi secara utuh terhadap penelitian rokok kretek dalam negeri yang menggunakan tembakau dan cengkeh.
"Dari hasil penelitian beberapa universitas terkenal di Indonesia, rokok kretek yang dicampur cengkeh ternyata tidak memiliki efek negatif. Tapi hasil penelitian itu tidak pernah terpublikasikan," kata dia.
Mantan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal itu menambahkan, dari hasil penelitian tersebut, ternyata campuran tembakau dan cengkeh yang terdapat dalam rokok kretek tersebut bisa juga berfungsi sebagai obat.
"Pemerintah dalam hal ini sepertinya tidak mendukung industri rokok kretek yang merupakan salah satu ciri khas yang dimiliki bangsa ini.Pemerintah lebih cenderung mengcopy paste aturan dari luar dimana salah satu bahan rokok hanya berisi tembakau," kata Lukman Edy.
Seharusnya, pemerintah bangga dengan rokok kretek sebagaimana Kuba memiliki cerutunya, Rusia dengan Vodkanya, Perancis bangga dengan Wine-nya.
Ditambahkan, negara diuntungkan sekitar Rp70 triliun setiap tahun dari cukai rokok kretek.
Komisi VI sendiri melakukan kunjungan kerja di Jawa Tengah dan bertemu dengan usai melakukan pertemuan dengan Asosiasi Gabungan Industri Rokok Kretek Indonesia di Semarang, Jawa Tengah.
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
