Menteri Luar Negeri AS Hillary Clinton, yang tiba di Seoul, Sabtu malam, untuk mengadakan pembicaraan dengan para pejabat Korea Selatan, berupaya untuk "memperkuat persekutuan dan membahas kerja sama mengenai berbagai masalah regional".
Setelah kedatangannya, Hillary langsung menuju ke kediaman timpalannya Menlu Korea Selatan Kim Sung-hwan untuk melakukan pertemuan bilateral, lapor Xinhua-OANA.
Dalam pertemuan tersebut, kedua menteri membahas cara-cara untuk memperkuat aliansi strategis kedua negara, permasalahan yang terkait dengan perjanjian perdagangan bebas (FTA) antara kedua pihak, masalah nuklir di semenanjung Korea dan gempa bumi serta tsunami bulan lalu di Jepang, kata Kementerian Luar Negeri Korea Selatan dalam siaran pers.
Kedua pihak sepakat untuk melanjutkan kerja sama pada masalah nuklir di semenanjung, dan menekankan bahwa untuk memulai kembali perundingan enam pihak, Seoul dan Pyongyang harus mengadakan dialog berfokus pada denuklirisasi dulu, dan Pyongyang harus menunjukkan ketulusan melalui tindakannya.
Kedua menteri menegaskan kembali bahwa program pengayaan uranium Republik Demokratik Rakyat Korea (DPRK) melanggar resolusi Dewan Keamanan PBB dan komitmennya sendiri dalam deklarasi bersama 2005, dan sepakat untuk menekan masyarakat internasional guna menangani masalah itu dengan tegas.
Tentang hubungan bilateral, kedua menteri sepakat bahwa kedua negara harus melakukan upaya lebih dini mengesahkan FTA, dan terus mendorong pengalihan pengendalian operasional masa perang dan relokasi pangkalan pasukan AS di Korea Selatan.
Kedua menteri juga membahas cara-cara untuk mendorong maju dialog strategis antara kedua departemen.
Diplomat tertinggi AS itu juga akan bertemu dengan Presiden bak Korea Selatan Lee Myung-pada Minggu sebelum ia melakukan perjalanan ke Tokyo.
Kunjungan singkat dua hari Hillary, yang pertama sejak apa yang disebut pertemuan "2+2" pada Juli lalu, yang mengumpulkan para menlu dan menteri pertahanan kedua kedua negara untuk bertukar pandangan mengenai masalah keamanan dan regional, itu terjadi setelah pertemuan menlu negara anggota Pakta Pertahanan Atlantik Utara (NATO) di Jerman. (AK/C003/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
