"Saya tidak ingin terlalu jauh menanggapi hal itu karena sudah menjadi kewenangan pemerintah pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Silakan dicari titik temu antara demokrasi dan musyawarah untuk mufakat," katanya menanggapi pembahasan Rancangan Undang-undang Keistimewaan (RUUK) DIY, di Yogyakarta, Selasa.
Ditanya mengenai pelaksanaan otonomi daerah (otda) di Indonesia, ia mengatakan selama ini otda ditengarai telah kehilangan arah. Dengan otda banyak daerah di Indonesia yang mengesampingkan koordinasi dengan pemerintah pusat.
"Tidak sedikit pula dampak dari otda justru membuat semangat kedaerahan lebih kuat, sehingga memunculkan `raja` kecil di daerah. Untuk mencegah terjadinya dampak negatif dari otda tersebut, maka semangat untuk memajukan kepentingan daerah dan nasional harus selaras," katanya.
Dengan demikian, menurut mantan Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar itu, pemangku kepentingan tidak hanya berpikir untuk kepentingan daerah, tetapi juga kepentingan nasional.
Menurut dia, dengan adanya otda bisa sekaligus memberikan peluang dan kesempatan kepada putra daerah untuk tampil sebagai pemimpin, baik di bangku eksekutif maupun legislatif.
Dengan demikian, kata dia, rekrutmen kepala daerah misalnya, perlu dioptimalkan agar bisa memberikan pelajaran dan pendidikan politik kepada rakyat dengan lebih baik.
"Rakyat jangan sampai hanya dijadikan objek politik untuk mencapai kepentingan politik sesaat. Hal itu yang perlu diperbaiki," kata mantan Ketua DPR ini.
Ia mengatakan keseimbangan peran antara legislatif dan eksekutif di daerah masih belum seimbang. Peran kepala daerah lebih kuat dan terlalu dominan dibandingkan dengan legislatif.
Oleh karena itu, menurut dia, posisi sekretaris daerah (sekda) diharapkan bisa tetap profesional sebagai jabatan karir, dan tidak bersinggungan dengan politik.
"Sebaiknya jabatan karir secara profesional harus dijaga, dan jangan sampai bersinggungan terlalu jauh dengan politik," kata Akbar.(*)
(L.B015*H010/M008)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
