Anggaran untuk kunjungan ke luar negeri akan dipangkas hingga 30-40 persenJakarta (ANTARA News) - Wakil Ketua DPR RI Priyo Budi Santoso mengatakan, pimpinan DPR akan melakukan evaluasi terkait kunjungan kerja atau studi banding DPR RI ke luar negeri.
"Kita akan evaluasi soal kunjungan kerja ke luar negeri, tapi harus menunggu persetujuan dari fraksi-fraksi," kata Priyo di Gedung DPR RI, Jakarta, Rabu.
Selain akan mengevaluasi kunjungan kerja tersebut, pimpinan DPR juga akan mengevaluasi penggunaan anggaran yang digunakan oleh setiap komisi dalam melakukan kunjungan kerja tersebut. "Anggaran untuk kunjungan ke luar negeri akan dipangkas hingga 30-40 persen," kata politisi Partai Golkar itu.
Ia menambahkan, dirinya juga meminta kepada publik untuk menyoroti kunjungan kerja yang dilakukan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dan pemerintah.
Menurut dia, DPD dan pemerintah juga banyak melakukan kunjungan kerja ke luar negeri tapi outputnya masih dipertanyakan.
"Jadi jangan hanya DPR saja yang disoroti. Soroti juga kunjungan kerja DPD dan pemerintah. Anggarannya juga harus dipangkas," katanya.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Pramono Anung menyarankan agar kunjungan ke luar negeri oleh anggota DPR RI sebaiknya dibatasi.
"Untuk hal-hal yang tidak produktif seperti pembuatan UU, revisi UU, tidak perlu studi banding ke luar negeri," kata Pramono.
Sementara itu, kunjungan yang dilakukan oleh Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) dan kunjungan muhibah dan undangan dari negara-negara sahabat tetap dilakukan.
"Studi banding ke luar negeri dalam rangka membuat UU efektifitasnya dipertanyakan. Kalau studi banding ke luar negeri yang tidak produktif, sebaiknya tidak dilakukan, atau dibatasi saja," kata mantan Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).
Dari informasi yang diperoleh Kesetjenan DPR RI, dalam setahun, setiap komisi yang ada di DPR RI melakukan kunjungan kerja ke luar negeri sebanyak empat kali dengan dana sebesar Rp2 miliar untuk setiap komisi untuk satu kali kunjungan kerja ke luar negeri.
"Dengan dibatasinya kunjungan ke luar negeri, maka bisa dihemat anggaran negara, efektifitas dan outputnya harus jelas," kata Pramono.
(zul)
Pewarta: Zul Sikumbang
Editor: Bambang
Copyright © ANTARA 2011
