Komite I DPD antusias melihat calon Ibu Kota Negara

Komite I DPD antusias melihat calon Ibu Kota Negara

Rombongan Komite i DPD RI saat di titik nol calon IKN baru di Sepaku, Kaltim, Senin (29/11/2021). (ANTARA/Ist)

Sepaku, Kaltim (ANTARA) - Sebanyak 30 anggota Komite 1 Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI antusias melihat kondisi lokasi calon Ibu Kota Negara (IKN) baru, sehingga mereka langsung mengunjungi titik nol calon pengganti DKI Jakarta tersebut.

"Kami antusias ingin melihat langsung kondisi calon IKN baru yang masih berupa hutan tersebut, karena hampir semua anggota Komite 1 DPD RI memang antusias terhadap rencana pemindahan IKN," ujar anggota Komite I DPD RI Nanang Sulaiman di Sepaku, Senin.

Mereka langsung menuju ke Menara Api Sudharmono, menara yang dijadikan lokasi pantau oleh PT ITCI. Di lokasi inilah yang dijadikan titik nol calon IKN baru, sehingga banyak tamu dan pejabat negara yang mengunjungi lokasi ini, termasuk anggota DPD RI.

Lokasi titik nol yang masih jauh dari pemukiman penduduk tersebut berada di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).

"Alhamdulilah Provinsi Kaltim sudah ditetapkan Presiden sebagai calon IKN baru, sehingga tinggal menyusun rancangan undang-undangnya agar ke depan tidak ada masalah," ujar Nanang yang lebih akrab disapa Abah Nanang tersebut.

Baca juga: Sulbar-Kaltim bangun sinergi sambut IKN

Dalam proses pemindahan IKN, lanjut dia, harus lebih banyak melibatkan masyarakat lokal, karena warga setempat yang lebih mengetahui dan memahami kondisi daerahnya, sehingga sangat dimungkinkan adanya masukan dari warga setempat.

"Selain keuntungan adanya masukan konstruktif dari warga lokal, keterlibatan warga setempat juga berdampak positif dari sisi peningkatan ekonomi maupun sisi lainnya, karena orang lokal tidak hanya jadi penonton, namun langsung berperan dalam pembangunan," ucap Abah Nanang.

Ia juga menyarankan kepada pemerintah pusat agar Pemprov Kaltim tidak dibebani dengan biaya untuk pembangunan yang berkaitan dengan IKN, bahkan di Komite I DPD RI pun telah sepakat dengan hal ini mengingat anggaran di Pemprov Kaltim sudah minim.

"Anggaran dari pemerintah pusat untuk Provinsi Kaltim saat ini sudah sangat kecil, maka jangan sampai biaya untuk pembangunan yang masih ada kaitannya dengan IKN dibebankan ke Kaltim," katanya.

Ia kemudian meminjam istilah yang pernah disampaikan oleh Gubernur Kaltim Isran Noor, yakni "Kaltim sudah 'low batt', sehingga jika masih dibebani dengan anggaran lagi untuk IKN, maka baterainya lebih cepat habis".

Sementara itu, kunjungan 30 anggota Komite 1 DPD RI ke titik nol calon IKN tersebut dipimpin Wakil Ketua DPD RI Nono Sampono, didampingi Ketua Komite 1 DPD RI Fachrul Razi. Ikut pula tiga orang Wakil Ketua Komite 1 DPD RI, yakni Filep Wamafmi, Fernando Sinaga, dan Ahmad Bastian.

Baca juga: Kemenkeu optimalisasi aset negara Rp1.000 triliun saat ibu kota pindah
Baca juga: Pemprov Kaltim komitmen mendukung pemindahan IKN
Baca juga: Pembangunan IKN pertimbangkan manajemen pembangunan regional


Pewarta: M.Ghofar
Editor: M. Hari Atmoko
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Minim prestasi, Batam dorong kaderisasi atlet bulu tangkis

Komentar menjadi tanggung jawab anda sesuai UU ITE

Komentar