"Gerakan Negara Islam Indonesia (NII) sebenarnya merupakan masalah lama, tetapi pemerintah tidak menyelesaikannya sejak dulu," kata Din usai bertemu Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Gedhong Jene Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat di Yogyakarta, Selasa.
Menurut dia, perkembangan gerakan NII saat ini yang sudah merambah generasi muda seharusnya bisa menggugah pemerintah untuk melakukan langkah eliminasi, bahkan likuidasi terhadap gerakan tersebut.
"Apalagi, organisasi Islam di Indonesia merasa telah berbuat sesuatu dengan membentengi umat yang lebih besar untuk tidak terpengaruh pada ajaran yang disebarkan oleh gerakan NII," katanya.
Ia mengatakan, jika pemerintah tidak segera menyelesaikannya secara tegas dan tuntas, gerakan NII akan semakin tumbuh subur dan berkembang di Indonesia.
"Bahkan, agama akan dijadikan sebagai faktor justifikasi. Oleh karena itu, jalan keluar yang harus ditempuh pemerintah adalah memotong akar tunggang dari masalah itu," katanya.
Menurut dia, perkembangan ajaran radikal seperti yang terjadi saat ini selain karena ideologi pemahaman yang salah terhadap ajaran agama juga disebabkan faktor di luar agama seperti permasalahan sosial, ekonomi, dan politik.
"Muhammadiyah secara tegas menyatakan bahwa NKRI berdasarkan Pancasila adalah bentuk yang ideal. Oleh karena itu, generasi Islam jangan sampai terpengaruh dengan pemikiran untuk membentuk negara dengan dasar lain," katanya.
(B015*H010/Z003)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
