"Berdasarkan penilaian dan hasil evaluasi dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dari 402 PDAM hanya 132 atau hanya 30 persen yang dinyatakan benar-benar sehat, termasuk PDAM Kota Malang," katanya kepada wartawan di Malang, Rabu.
Kriteria tidak sehatnya kondisi PDAM tersebut antara lain rasio pegawai dan sambungan terlalu besar, kelembagaan, tingkat kebocoran yang cukup tinggi, dan fungional.
Ia mengakui, jumlah PDAM yang masuk kategori sehat sebanyak 132 PDAM itu mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan kurun waktu satu tahun terakhir yang hanya mencapai 104 PDAM.
Ia berjanji akan secepatnya mengupayakan dan mendorong PDAM yang belum sehat tersebut segera meningkatkan kinerjanya dan memperkecil tingkat kebocoran, agar bisa menjadi PDAM yang sehat.
"Memang tidak mudah, tapi kami akan terus mengupayakannya dengan cepat," tegasnya.
Menurut dia, target percepatan penyehatan PDAM tersebut akan lebih cepat kalau dibantu oleh pemerintah setempat termasuk bantuan teknis, terutama bagaimana mengatasi sambungan liar di daerah itu.
Menyinggung cakupan sambungan air bersih (air minum) bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) di Indonesia, Budi Yuwono mengatakan, baru mencapai 70 persen dari total MBR.
Budi mengakui, cakupan MBR di wilayah pedesaan memang masih minim, karena sulit, namun bukan berarti di pedesaan tidak diperhatikan.
"Ini adalah tugas pemerintah dan dana APBN diharapkan bisa diarahkan untuk mendanai ketersediaan air minum di daerah rawan maupun desa miskin," ujarnya.
Anggaran APBN sebesar Rp46 triliun per tahun untuk kebutuhan penyediaan air minum sendiri hanya sekitar 25 persen per tahun, sehingga diharapkan ada penggalian dana dari berbagai sumber termasuk dari bantuan pemerintah Australia (AusAID).
Dana bantuan AusAID untuk proyek sarana air bersih di Indonesia selama kurun waktu Juli 2010-Juni 2011 mencapai 25 juta dolar Australia yang digunakan 76 ribu sambungan air minum MBR di 35 kota dan kabupaten. (E009/E011/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
