"Kami telah membantu menyatukan kembali kerukunan di Kamboja 20 tahun yang lalu, ditambah lagi dengan dukungan bantuan pengembangan dan produk ekspor serta pariwisata," ujar Kasit disela-sela rangkaian acara Konferensi Tingkat Tinggi ASEAN ke-18 di Balai Sidang Jakarta yang berlangsung sejak 4-8 Mei 2011.
Kasit menjelaskan bahwa setiap kali terjadi konflik antara kedua negara tersebut, Kamboja langsung melaporkan ke PBB dan tidak ada koordinasi di lapangan, hal tersebut akhirnya menimbulkan kesan untuk menginternasionalkan isu.
"Negara ASEAN ingin menyelesaikan konflik dalam mekanisme kerangka bilateral ASEAN yang didukung oleh sekretariat ASEAN dan Kementerian Luar Negeri RI," ujarnya
Kasit juga mengatakan bahwa pihaknya juga sudah mengajukan pertemuan bilateral untuk tingkat menteri pertahanan dan komandan di lapangan.
"Kami mendukung (Joint Border Commitee (JBC) yang ditetapkan di Bogor beberpa waktu yang lalu," tambah Kasit.
Menurut Kasit, pihak Thailand bersedia bertemu dengan kamboja kapan saja, dan karena masalah ini bersifat bilateral, kabinet Thailand juga telah menyetujui pengamat Indonesia tapi keputusan itu sebelumnya perlu waktu karena birokrasi yang harus dijalani dan berkonsultasi dengan banyak pihak terkait.
Mengenai prajurit kamboja di sekitar kuil Preah Vihear, Thailand tidak menghendaki keberadaannya karena tidak sesuai dengan MOU (nota kesepahaman) yang ditandatangani Thailand dan Kamboja pada tahun 2000.
"Semua tentara harus meninggalkan area kuil karena tidak sesuai dengan MOU," ujar Kasit.
Sebelumnya, pada tahun 1962 sudah diputuskan bahwa Kuil Preah Vihear adalah milik Kamboja, namun area sekitarnya masih belum di putuskan jatuh milik siapa.
"Oleh karena itu kami mengacu pada MoU (nota kesepahaman) pada tahun 2000 untuk menegosiasikan kepemilikian area di sekitar kuil tersebut, yang masih belum terselesaikan juga hingga saat ini," tutupnya.(*)
(T.A050/S019)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
