Dalam pernyataan tertulisnya, Sabtu, mereka mengapresiasi pemerintah dan masayarakat Indonesia atas upaya menghadirkan tampilan baru dalam forum antar masyarakat ini.
Namun, mereka mengutuk pemerintah Myanmar karena telah menyabotase proses ini dengan cara menunjuk seorang kolonel polisi untuk tampil dalam wajah masyarakat sipil.
"Ketidakpastian di masa-masa akhir yang disebabkan oleh soa;l ini akan merusak secara serius kesalingpahaman antara pemimpin ASEAN dan masyarakat sipil," demikian keterangan pers ASCS.
Pernyataan yang disampaikan oleh tujuh wakil ASCS dari tujuh negara diantaranya Indah Sukmanigsih dari Indonesia (minus Brunei, Singapura dan Myanmar) ini menyebut tindakan pemerintah Myanmar ini tak menghargai hak masyarakat sipil negara lain dan ASEAN secara keseluruhan.
"Kami telah banyak berunding dalam merumuskan soal masyarakat sipil, tampilannya, tapi ini adalah salah satu prinsip yang tak bisa kami tolak," sambung ASCS.
Mereka menilai manuver Myanmar sangat mengewakan dan bakal merusak kredibilitas ASEAN.
Mereka menilai dialog untuk mencapai masyarakat berorientasi ASEAN perlu dilaksanakan, bukan hanya beberapa menit setiap tahun.
"Kami sungguh-sungguh mendesak para pemimpin kami di pemerintahan untuk memperbarui dan mengimplementasikan komitmen mereka untuk masyarakat di kawasan ini," kata mereka.(*)
Yudha
Pewarta: Yudha Pratama Jaya
Editor: Jafar M Sidik
Copyright © ANTARA 2011
