Koordinator Lapangan Koalisi Rakyat Mengadili, Ismail di Jakarta, Senin, mengatakan koalisi ini bersikap bahwa kepemilikan saham tersebut harus diberikan kepada daerah, yakni Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB).
Koalisi Rakyat Mengadili yang terdiri atas Gerakan Anti Neoliberal dan Gerakan Pemuda Rakyat menyebutkan, semangat desentralisasi fiskal harus menjadi perhatian pemerintah.
"Dengan menyerahkan tujuh persen saham divestasi kepada daerah, pemerintah telah mendorong desentralisasi fiskal yang menjadi pilar pelaksanaan otonomi daerah untuk pembangunan daerah," kata Ismail.
Sesuai kontrak karya, paling lambat pada Maret 2010 pemegang saham asing Newmont wajib mendivestasikan 51 persen sahamnya yang berjumlah 80 persen kepada perusahaan nasional.
Sebanyak 20 persen saham sudah dikuasai nasional melalui PT Pukuafu Indah sehingga Newmont mesti mendivestasikan 31 persen sisanya.
Koalisi Rakyat Mengadili menilai keinginan pemerintah pusat menguasai tujuh persen saham Newmont berpotensi melanggar peraturan perundangan.
Saham tersebut merupakan sisa saham dari total 31 persen saham Newmont yang harus dijual sesuai keputusan sidang arbitrase internasional.
Unjuk rasa puluhan orang di depan pintu gerbang Kemenkeu Jalan Wahidin Raya Jakarta itu diwarnai orasi sejumlah aktivis, mereka juga menggelar spanduk dan sejumlah poster terkait keputusan pemerintah dalam divestasi saham Newmont.
(A039*A041/E005)
Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2011
