Pemerintah berkomitmen akan terus mendukung percepatan pengerjaan berbagai PSN guna menjaga pertumbuhan ekonomi.
Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara Media Gathering Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) di Jakarta, Rabu, mengharapkan penyelesaian proyek strategis nasional (PSN) dapat menimbulkan dampak berganda secara sosial dan ekonomi.

"Investasi pembangunan PSN di berbagai sektor memiliki manfaat terhadap pengembangan wilayah dan perekonomian daerah serta nilai tambah industri," ujar Airlangga dalam keterangan resminya.

Ia mengatakan bahwa keberadaan PSN telah terbukti meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi seluruh rakyat Indonesia, terlihat dari penciptaan lebih dari 11 juta tenaga kerja langsung maupun tidak langsung oleh PSN di tengah pandemi.

Pembangunan PSN yang tersebar di berbagai wilayah untuk peningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur di Indonesia, menurut dia, secara tidak langsung dapat mengurangi kesenjangan pertumbuhan pendapatan per kapita dan kesejahteraan antardaerah secara jangka panjang.

Maka dari itu, Airlangga menegaskan bahwa percepatan penyelesaian berbagai PSN akan terus dilakukan pada tahun-tahun mendatang.

Di sisi lain, KPPIP juga akan terus mengawal dan melakukan upaya penyelesaian permasalahan dalam pelaksanaan 208 proyek dan 10 program yang masuk dalam daftar PSN.

Untuk mencapai visi Indonesia Maju 2045, pemerintah Indonesia menyadari beberapa tantangan yang harus dicapai, di antaranya adalah memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur sebagai penopang pertumbuhan ekonomi.

Keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Indonesia (APBN) mendorong pemerintah untuk dapat bekerja sama dan berkolaborasi dengan swasta dalam memenuhi kebutuhan belanja infrastruktur pada periode 2020—2024.

"Pemerintah juga terus berkomitmen untuk mendorong dan meningkatkan upaya pembiayaan proyek melalui pembiayaan kreatif untuk PSN dalam rangka mengurangi beban APBN untuk memenuhi kebutuhan infrastruktur," katanya.

Menurut dia, berbagai peraturan juga disusun demi mempercepat penyelesaian proyek strategis, di antaranya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 42 Tahun 2021 tentang Kemudahan Proyek Strategis Nasional dan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2020 yang mengamanatkan KPPIP berkoordinasi dengan Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) untuk mendukung percepatan pengadaan tanah.

Selain itu, terdapat beberapa regulasi lainnya sebagai regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja.

"Kita semua berharap bahwa pemulihan ekonomi selama dan pascapandemi akan makin baik pada masa-masa mendatang. Pemerintah berkomitmen akan terus mendukung percepatan pengerjaan berbagai PSN dalam rangka menjaga pertumbuhan ekonomi yang konsisten ke depan," pungkas Airlangga.

Baca juga: Menko Airlangga: Pendaftaran Kartu Prakerja 2021 ditutup malam ini

Baca juga: Airlangga: Investor & otoritas bursa bagian penting pemulihan ekonomi


Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: D.Dj. Kliwantoro
Copyright © ANTARA 2021