"Kondisi itu diharapkan mampu mendorong perilaku masyarakat untuk melakukan pemilahan sampah, sehingga mampu meningkatkan penghasilan, sekaligus menangani masalah sampah secara tuntas," kata Bupati Karangasem I Wayan Geredeg di Amlapura, Minggu.
Ia mengatakan, upaya tersebut sekaligus mendukung tekad Pemerintah Provinsi Bali untuk menjadikan daerah tujuan wisata Pulau Dewata bebas sampah plastik pada 2013.
Sampah plastik kembali menjadi soratan di daerah ujung timur Bali itu, karena penanganan di tingkat rumah tangga, banjar dan desa adat, maupun sekolah belum dilakukan secara maksimal, padahal pemilihan sampah itu dapat dilakukan secara mudah.
"Kesadaran masyarakat akan kebersihan lingkungan itu sangat penting, jika dibiarkan akan menimbulkan kesan kurang bersih dan nyaman, disamping menimbulkan pencemaran lingkungan," ujar Bupati Geredeg.
Ia mengintruksikan, seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan sekolah memelopori pemilihan sampah dan menangani kebersihan lingkungan secara tuntas, sehingga mampu mendorong perilaku dan kesadaran masyarakat untuk melakukan hal yang sama.
Gerakan kebersihan yang selama ini sudah diterapkan hendaknya mampu menumbuhkan prilaku dan tata cara permanen dalam menata persampahan, termasuk sampah plastik.
"Khususnya dalam pengangkutan sampah plastik, hendaknya dilakukan dengan konsekuen, terutama pada titik-titik pengumpulan sampah yang sudah ditentukan, termasuk sekolah," harap Bupati Geredeg.
Kepala Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Bali Anak Agung Gede Alit Satrawan dalam kesempatan terpisah menambahkan, sampah plastik yang selama ini mencemari lingkungan diharapkan bisa dipilah dan diolah, sehingga mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat.
Sampah plastik persentasenya diperkirakan 10-15 persen dari seluruh sampah yang dihasilkan masyarakat, pasar maupun usaha industri.
Produksi sampah di Bali yang tercatat pada tempat penampungan akhir (TPA) setiap harinya 5.094 meter kubik, 750 meter kubik diantaranya sampah plastik. Jika sampah plastik itu dikelola dengan baik akan mampu memberikan nilai tambah bagi masyarakat setempat, sekaligus mempercepat dalam memenuhi hak-hak masyarakat untuk memperoleh lingkungan yang baik dan sehat.
Upaya tersebut sejalan dengan pencanangan Bali menjadi provinsi hijau dan bersih (Green Province) yang dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akhir Pebruari 2010 di kawasan Nusa Dua, Bali, tutur Alit Sastrawan. (I006/S016/K004)
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2011
