"Di organisasi KNPI pusat memang saat ini ada dualisme kepengurusan, tapi saya meminta kepada seluruh organisasi kepemudaan di Indonesia untuk tetap solid demi kepentingan bangsa," katanya di Ternate, Sabtu.
Ia mengatakan, kalau mengacu dari ketentuan maka kepengurusan KNPI Pusat yang harus diakui adalah kepengurusan KNPI versi Kongres Ancol karena sudah ada keputusan dari Pengadilan mengenai hal itu.
Namun, kata Ahmad Doli, kepengurusan KNPI versi Ancol tengah berupaya menyatukan dualisme kepengurusan tersebut dengan cara mengajak kepengurusan KNPI versi Kongres Bali untuk menggelar kongres bersama.
Ia juga menyinggung adanya imbauan dari Ketua Umum KNPI versi Kongres Bali Aziz Syamsuddin kepada seluruh Pemda di Indonesia untuk tidak memberikan bantuan dana maupun bantuan lainnya kepada kepengurusan KNPI di luar kepengurusan KNPI versi Kongres Bali.
Ahmad Doli mengatakan, itu merupakan imbauan yang sangat berlebihan dan sangat tendensius. Jangan mengeluarkan pernyataan yang bisa memicu konflik, katanya.
"Fakta hukum sudah menunjukkan bahwa kepengurusan KNPI versi Kongres Ancol adalah yang legal, oleh karena itu, sangat tidak beralasan kalau ada imbauan kepada pemda untuk tidak memberikan bantuan kepada kepengurusan KNPI versi Kongres Ancol," katanya.
Ahmad Doli berada di Ternate dalam rangka Rapat Kerja Nasional (Rakernas) II KNPI versi Kongres Ancol yang diikuti utusan KNPI dari 33 provinsi di Indonesia.(*)
(T.KR-AF/L002/R007)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
