Adde Rossi desak Puan sahkan RUU TPKS

Anggota DPR, Adde Rossi Khoerunnisa, mendesak Ketua DPR, Puan Maharani, segera mengesahkan RUU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (RUU TPKS) untuk memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak terutama pada korban kekerasan seksual.

"Kami minta RUU TPKS secepatnya disahkan sesuai keinginan Presiden Joko Widodo," kata dia, saat kunjungan masa reses di Kabupaten Lebak, Banten, Rabu.

Komisi III DPR sudah membahas dan masuk tahap persidangan RUU TPKS untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan seksual.

Baca juga: Wakil Ketua DPR: RUU TPSK secepatnya dibahas di Bamus

Saat in, kekerasan terhadap perempuan dan anak secara nasional juga meningkat hingga mencapai belasan ribu kasus. Kasus kekerasan anak dan perempuan di Provinsi Banten tahun ke tahun naik, termasuk di Kabupaten Lebak, Pandeglang, Cilegon, Serang dan, Tangerang Raya.

Karena itu, dia sebagai anggota Badan Legislasi DPR dan anggota Komisi III DPR mendesak sang ketua DPR segera mengesahkan RUU TPKS.

Baca juga: Wakil Ketua Baleg perkirakan RUU TPKS selesai dalam satu masa sidang

Dalam RUU TPKS itu, kata dia, ada penambahan hukuman bagi pelaku kekerasan terhadap anak dan perempuan yang menjadi korban seksual hingga ancaman 20 tahun dan denda Rp15 miliar. "Saya yakin penambahan hukuman bagi pelaku kekerasan anak dan perempuan korban seksual menjadikan efek jera, " katanya menegaskan.

Ia mengatakan, dia hingga kini sangat peduli untuk memperjuangkan perlindungan hukum bagi perempuan dan anak agar terbebas dari kekerasan, diskriminasi dan persamaan kedudukan dalam hukum.

Baca juga: Panja DPR terbuka materi KBGO di RUU TPKS dikembangkan saat pembahasan

Sebab, Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi Konvensi penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan (The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women/CEDAW). Dengan demikian, RUU TPKS merupakan bentuk perlindungan hak perempuan dan anak.

"Kami yakin dengan disahkan RUU TPKS itu dapat memberikan efek jera terhadap pelaku kekerasan anak dan perempuan dari korban seksual," katanya menjelaskan.

Baca juga: KPPPA koordinasi dengan DPR dorong percepatan pengesahan RUU TPKS

Ia mengimbau orang tua agar mengawasi anak- anaknya baik di lingkungan rumah,sekolah juga pergaulan dengan teman, termasuk penggunaan teknologi digital yang menyebarkan situs pornografi.

Selama ini, kata dia, pelaku kekerasan seksual dilakukan orang terdekat, di antaranya ayah tiri, paman atau bibi, saudara sepupu, teman, tetangga, guru bahkan tokoh dan guru agama.

Baca juga: Muhaimin: FPKB akan kawal proses RUU TPKS hingga selesai

Apalagi, saat ini ditambah krisis ekonomi akibat dampak pandemi, sehingga kasus kriminal di lingkungan masyarakat meningkat. "Kami berharap partisipasi masyarakat dapat mensosialisasikan dan mengedukasi tentang perlindungan perempuan dan anak agar tidak menjadi korban kekerasan seksual, " katanya.