"Golkar terbuka terhadap usul capres independen atau perseorangan, tapi itu berarti harus mengubah UUD," katanya di Jakarta, Selasa.
Menurut dia, yang terpenting saat ini bukan persoalan calon presiden independen, namun bagaimana menyederhanakan sistem kepartaian di Indonesia sehingga lebih terbatas dan sehat.
Untuk itu, menurut dia, usul Partai Golkar tetap dengan menaikkan `parliamentary threshold` atau jumlah kursi minimal yang harus diraih oleh partai politik di DPR dari 2,5 persen menjadi lima persen.
Sementara itu pengamat politik dari Universitas Paramadina Yudi Latief menilai calon presiden independen tidak akan menjadi solusi dalam memperbaiki politik Indonesia saat ini.
Menurut dia, perubahan dengan mengajukan calon presiden independen saat ini justru dapat semakin memperkeruh kerusakan sistem politik di Indonesia. Hal ini karena setiap perubahan yang terjadi sulit dikendalikan.
"Kita tidak punya pola yang bisa ditata, perubahan-perubahan itu di luar kemampuan negara untuk mengelola," katanya.
Menurut dia, perbaikan sistem demokrasi perlu dilakukan dengan menata ulang demokratisasi di Indonesia. Sebab, demokrasi saat ini ternyata sangat mahal sehingga memicu politisi untuk melakukan korupsi.
"Sistem kita ini terlalu kompleks, banyak dana yang dihabiskan untuk urusan politik, jadi korupsi politik sudah menghabiskan banyak sumber daya," katanya.(*)
(T.M041/S024)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
