Tokoh nasional yang hadir di acara silaturahmi pada Kamis, antara lain, mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Nasional Demokrat Surya Paloh, Ketua MPR Taufiq Kiemas, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, mantan Rektor UGM Sofyan Effendi, Rizal Ramli, Bambang Sudibyo.
Selain itu, budayawan Taufik Ismail, Marwah Daud Ibrahim (ICMI), Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, Kwik Kian Gie, dan lainnya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, mengatakan silaturahmi para tokoh nasional ini untuk mencari solusi yang terbaik mencegah kebangkrutan negara yang mengancam bangsa Indonesia.
Kebangkrutan negara, kata dia, dilihat dari kasus korupsi yang terus merajalela, masalah ekonomi, sosial dan lainnya.
"Yang paling bahaya adalah korupsi dikuasai oleh negara," ujar Din.
Ia berharap pemerintah dan masyarakat yang ikut memberikan "saham" mencipatakan masalah itu, bisa melakukan instrospeksi dan bisa mencari jalan keluar untuk mencegah kebagkrutan negara.
"Kita harus bangkit," katanya, menegaskan.
Mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, mengatakan saat ini indeks korupsi di Indonesia mengalami peningkatan yang cukup signifikan.
"Ini menunjukkan kegagalan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Meski sudah ada UU dan lembaga penegak hukum seperti KPK, namun penegakan hukum masih belum berjalan dengan baik," ucapnya.
Ia menambahkan, bila Indonesia mau "survive" maka harus ada penegakan hukum. Kalau tidak ada penegakan hukum maka akan terjadi pelanggaran hukum, seperti pelanggaran HAM, ekonomi dan sosial.
Sebelumnya, sejumlah tokoh lintas agama menyatakan, bangsa Indonesia harus bangkit untuk melawan kebangkrutan nasional yang terjadi pada saat ini, yakni kuatnya intoleransi beragama, kasus korupsi dan masih banyaknya warga miskin.
"Kita harus bangkit untuk melawan kebangkrutan bangsa ini. Ini harus dilakukan secara bersama-sama," kata salah satu tokoh lintas agama, Ahmad Syafii Maarif, Kamis (19/5).
Tak hanya itu, saat ini intoleransi beragama semakin kuat, kelompok garis keras dengan bebas menyebarkan paham eksklusif yang membenarkan paksaan dan kekerasan terhadap semua yang mereka tidak sukai.
Tokoh lintas agama menuntut pejabat publik yang memikul tanggung jawab untuk memimpin bangsa, agar tanpa pamrih dan tanpa ragu-ragu menempatkan kebijakan yang diambil atas dasar empat pilar kebangsaan, yakni UUD 1945, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, dan NKRI.(*)
(T.S037/C004)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
