Jakarta, 20/6 (ANTARA) - Pemerintah telah menetapkan enam program baru sebagai tindak lanjut pelaksanaan klaster keempat. Satu di antara program tersebut adalah peningkatan kehidupan nelayan yang dimandatkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selaku koordinator. Disampaikan Menteri Kelautan dan Perikanan, Fadel Muhammad hari ini (20/6) saat berbicara dalam seminar nasional pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan berwawasan lingkungan di kampus pasca sarjana Universitas Gadjah Mada (UGM),Yogyakarta.

     Menurut Fadel, peningkatan kehidupan nelayan menjadi langkah strategis untuk menurunkan angka kemiskinan masyarakat pesisir. Pada tahun 2008, tercatat sebanyak 7,8 juta jiwa masyarakat pesisir berada pada garis kemiskinan, dengan 2,2 juta jiwa di antaranya merupakan penduduk sangat miskin. Kemiskinan masyarakat pesisir umumnya terjadi di wilayah pulau-pulau kecil dengan mata pencaharian sebagian besar adalah nelayan. "Sumberdaya manusia yang berkualitas dalam pengelolaan wilayah pesisir menjadi sebuah kebutuhan dalam proses percepatan pembangunan di wilayah ini. Peran perguruan tinggi diperlukan untuk mencetak SDM berkualitas ini. Untuk itu, saya mendukung rencana UGM membentuk Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan serta program pascasarjana bidang pengelolaan wilayah pesisir", jelas Fadel saat menjawab pertanyaan peserta Seminar.

     Upaya KKP meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dilakukan untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang mendiami 10.639 desa pesisir. Sebagian besar masyarakat miskin sekarang ini berasal dari wilayah pesisir. Dalam meningkatkan kesejaterahan masyarakat pesisir, KKP melaksanakan program strategis berupa Minapolitan untuk meningkatkan produksi garam dan Pemberdayaan Usaha Garam Rakyat (PUGAR). Untuk membangun wilayah pesisir, saat ini KKP melaksanakan beberapa program utama, yaitu: melakukan penyusunan zonasi wilayah laut dan pulau-pulau kecil sebagaimana diatur dalam UU No.27/2007 mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, melakukan rehabilitasi dan penataan lingkungan pesisir tahan bencana, merealisasikan target konservasi kawasan pearairan seluas 20 juta Ha pada tahun 2020 (hingga tahun 2010 telah tercapai 13,95 juta Ha), menyiapkan dan memfasilitasi terbentuknya 25 pulau kecil produktif penyangga ekspor komoditi, dan melaksanakan swasembada garam yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

     Terkait dengan target swasembada garam, KKP menargetkan penurunan impor garam dari 2,187 juta ton pada tahun 2010 menjadi 1,022 juta ton pada tahun 2011. "Penurunan impor garam secara bertahap dilakukan sebagai upaya KKP untuk merealisasikan target swasembada garam pada tahun 2014", tegas Fadel. Untuk merealisasikan target swasembada garam nasional, KKP melaksanakan beberapa strategi, yaitu: intensifikasi dan revitalisasi lahan produktif, peningkatan produksi dan kualitas garam, pemberdayaan petambak garam, inovasi teknologi produksi dan kualitas garam, ekstensifikasi usaha garam di luar jawa berskala industri, dan pembangunan fasilitas refinery.

     Saat ini, KKP telah menetapkan 9 kabupaten/kota seluas 15,033 ribu Ha sebagai sentra untuk merealisasikan target tersebut, yaitu: Indramayu, Cirebon, Pati, Rembang, Sampang, Sumenep, Pamekasan, Tuban dan Nagekeo. Selain itu, KKP juga telah menerapkan 31 kabupaten/kota seluas 7,476 ribu Ha sebagai penyangga pelaksanaan pengembangan usaha garam rakyat.

     Di samping sebagai keynote speech dalam seminar nasional pengelolaan sumberdaya pesisir dan kelautan berwawasan lingkungan yang diselenggarakan program pascasarjana UGM, Menteri Kelautan dan Perikanan jkuga didaulat untuk memberikan kuliah umum pada acara Lustrum XIII Fakultas Pertanian UGM. Dalam kesempatan tersebut, Fadel menyampaikan materi mengenai "Road Map Pembangunan Kelautan dan Perikanan Indonesia 2009-2014".

     Untuk keterangan lebih lanjut silakan menghubungi Dr.Yulistyo Mudho, M.Sc, Kepala Pusat Data Statistik dan Informasi, Kementerian Kelautan dan Perikanan (HP.0811836967)

 


Pewarta: Masnang
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2011