"Aturan yang sekarang sudah baik, tinggal diberi ruang bagi kepala daerah untuk menyesuaikan berdasarkan kondisi di daerah. Namun, tetap melaksanakan aturan dalam SKB 4 Menteri ini," ujar Doni ketika menjawab pertanyaan ANTARA via aplikasi pesan dari Jakarta, Kamis.
Menurut akademisi dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) itu, kebijakan PTM sudah diatur dengan cukup rinci dalam SKB 4 Menteri tertanggal 21 Desember 2021 dengan jika ditemukan kasus COVID-19, maka perlu dilakukan langkah-langkah konsisten sesuai yang ada di dalamnya.
Meski telah rinci, tapi pendiri Pendidikan Karakter Education Consulting itu mengatakan beberapa aturan di dalamnya masih kaku.
Dia memberi contoh, seperti jumlah siswa diminta masuk 100 persen untuk daerah dengan PPKM Level 1 dan 2. Namun, juga ada aturan bahwa pemerintah daerah tidak boleh membuat aturan lain selain yang diatur dalam SKB.
"Padahal kalau 100 persen banyak sekolah negeri tidak mungkin jaga jarak. Maka SKB perlu disesuaikan dengan diskresi kondisi di daerah," ujar Doni.
Sebelumnya, pemerintah melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah mengeluarkan kebijakan pembelajaran tatap muka untuk 2022 dengan beberapa ketentuan.
Untuk wilayah PPKM Level 1 dan 2 sekolah dilakukan setiap hari atau secara bergantian. Untuk yang dilakukan setiap hari jumlah peserta didik adalah 100 persen dari kapasitas ruang kelas dengan durasi maksimal enam jam pelajaran setiap hari.
Sekolah yang dapat melaksanakan pembelajaran setiap hari adalah yang pendidik dan tenaga kependidikan memiliki capaian vaksinasi dosis kedua di atas 80 persen dan capaian pada masyarakat lansia di atas 50 persen.
Kebijakan itu didasarkan SKB 4 Menteri tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi COVID-19.
Pewarta: Prisca Triferna Violleta
Editor: Masuki M. Astro
Copyright © ANTARA 2022
