"Setelah kami mengkaji dari berbagai aspek yang berkaitan dengan pilkada Aceh, maka PWNU mengusulkan agar ditunda sampai polemik perbedaan penafsiran calon independen diselesaikan," katanya di Banda Aceh, Minggu.
Hal itu disampaikan menanggapi pro dan kontra masalah calon independen yang akan maju dalam pilkada gubernur/wakil gubernur, bupati dan wali kota serta para wakilnya.
Pihak Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) tidak mengakomodir masuknya pasal yang mengatur masalah calon independen dalam rancangan Qanun (setingkat peraturan daerah/Perda di provinsi lain) tentang pilkada Aceh.
Sementara itu, Pemerintah Aceh tidak sependapat dengan DPRA dan tetap berupaya agar calon independen bisa ikut dalam pilkada yang dijadwalkan berlangsung akhir Nopember 2011.
Tgk Faisal Aly menyatakan, jika masalah perbedaan pemahaman tentang calon independen itu tidak segera diselesaikan maka pilkada akan bermasalah dimasa mendatang.
"Berdasarkan pertimbangan masih adanya perbedaan pemahaman tentang calon independen yang belum selesai maka pilkada akan lebih bermasalah dikemudian hari ketimbang ditunda untuk sementara waktu," kata dia.
Dijelaskan jika dipaksakan pilkada Aceh tetap berlangsung sesuai jadwal ditetapkan Komisi Indpenden Pemilihan (KIP/KPU), maka Faisal Aly mengkhawatirkan juga bisa berdampak terganggunya keamanan di Aceh.
"Kami juga berharap Pemerintah Pusat turun tangan menyelesaikan masalah itu. Pusat harus benar-benar mencermati kondisi politik di Aceh saat ini dan jangan biarkan polemik terus bergulir karena dapat merugikan masyarakat dan daerah," katanya menambahkan.
(T.A042)
Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2011
