“Pertemuan L20 dalam Presidensi G20 Indonesia juga perlu memberikan hasil nyata bagi negara-negara berkembang lainnya dan juga negara-negara tertinggal lainnya,” katanya di Jakarta, Senin.
L20 sendiri merupakan pertemuan serikat pekerja yang telah mendapatkan pengakuan kelembagaan pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Prancis tahun 2011 sehingga membuatnya sejajar dengan B20.
Baca juga: Airlangga harapkan B20 bantu G20 penuhi target "net zero emission"
Airlangga mengatakan L20 bisa membuat piloting, contoh soal ataupun lighthouse agar bisa mendorong transformasi pekerja menuju digitalisasi, retraining reskilling serta kesejahteraan para pekerja.
Ia menjelaskan delegasi serikat pekerja akan bertemu dengan pemimpin negara G20 yang menghadiri KTT dan gagasan-gagasan tersebut bisa diusulkan dalam lingkup stabilisasi lapangan kerja serta perlindungan sosial bagi pekerja.
Ia pun berharap L20 Indonesia dapat memimpin organisasi serikat pekerja anggota G20 dan undangan dari berbagai lembaga internasional agar dapat menyepakati terobosan aksi nyata untuk perlindungan para tenaga kerja.
Baca juga: Menko Airlangga dorong lembaga audit G20 turut dalam pemulihan ekonomi
Sementara itu, pemerintah Indonesia pada 2021 telah memberikan Bantuan Subsidi Upah (BSU) dengan anggaran Rp8,8 triliun bagi 8,8 juta buruh serta meluncurkan Program Kartu Prakerja yang selama 2020 hingga 2021 telah menjangkau 11,4 juta orang.
“Ini adalah program pertama pemerintah secara full digital dari hulu ke hilir. Sekarang program ini telah memasukkan unsur face recognition. Jadi sudah fully AI dan pembayarannya dari bendahara negara langsung ke e-wallet peserta,” jelasnya.
Baca juga: Menko Airlangga: Presidensi G20 tingkatkan kepercayaan investor global
Baca juga: Menko Airlangga harap Presidensi G20 di Indonesia bisa membumi
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Satyagraha
Copyright © ANTARA 2022
