Jakarta (ANTARA News) - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) DKI Jakarta meminta agar kenaikan Tarif Dasar Listrik (TDL) yang besarannya sedang dikaji pemerintah, ditunda minimal hingga triwulan tiga 2006. "Hingga triwulan III ekonomi kita masih gonjang ganjing, malah triwulan I dan II akan banyak PHK," kata Ketua Umum Kadin DKI Jakarta, A Sofian Pane, di Jakarta, Kamis. Menurut Sofian , ketidaksetabilan ekonomi diperkirakan sampai Juni hingga pada September para pengusaha baru bisa menghitung biaya pokok produksi. "Itu pun dengan catatan tidak ada gangguan dari luar misalnya harga minyak mentah yang tinggi," katanya. Ia menambahkan kalaupun TDL dinaikkan maka besarannya yang masih dapat diterima oleh pengusaha berkisar antara 10 hingga 15 persen. Mengenai skenario kenaikan TDL diikuti penurunan faktor pengali `k`, saat masa waktu beban puncak, Sofian menegaskan hal itu tetap memberatkan terutama pengusaha di bidang pengusaha retail. "Kita pernah bicara dengan asosiasi retail. Mereka menyatakan kalau begini, walaupun mulai jam 18.00 WIB kita matikan listrik mungkin mereka akan mengurangi 40 persen karyawan pada jam malam mengingat biaya yang tinggi saat waktu beban puncak antara pukul 18.00 WIB sampai 22.00 WIB," katanya. Ia menambahkan kondisi ini juga menyebabkan sejumlah perusahaan yang berniat hengkang, misalnya di bidang elektronika dan garmen. "Ada pengusaha yang bertemu kita dan mengeluh, kalau begini akan sulit bagi mereka," ujarnya. Ia mengakui, proyek pemerintah akan bagus bagi pengusaha dalam memutar sektor ekonomi. Namun ia menyatakan kenaikan TDL akan menaikkan pula harga pokok produksi proyek-proyek tersebut. "Kita dapat menyerap bagian anggaran pemerintah yang besar. Tapi harga pokok produksi juga akan naik," kata dia. Sofian mengaku belum mengetahui besaran perubahan harga pokok produksi untuk proyek karena pemerintah belum menetapkan besaran kenaikan TDL. "Cuma asosiasi di bidang konstruksi mengharapkan harga pokok produksi tahun lalu terkait dua kali kenaikan harga BBM dapat dipakai untuk tahun ini," ujarnya. Sofian mengharapkan pemerintah DKI Jakarta dapat membenahi sistem transportasi supaya tidak terjadi banyak kemacetan, mengingat kemacetan mengakibatkan 20 hingga 30 persen kenaikan ongkos transportasi. Meski tekaan ekonomi cukup berat pada 2006 seperti dari inflasi, nilai tukar rupiah dan rencana kenaikan TDL, Sofian optimis pertumbuhan ekonomi di DKI Jakarta akan tetap lebih tinggi dibanding daerah-daerah lainnya. "Tahun 2006 kita perkirakan pertumbuhan ekonomi DKI lima persen," ujarnya. APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2006, sebesar Rp17,79 triliun. Menurut Sofian dengan angka itu, ditambah proyek-proyek di wilayah DKI Jakarta yang berasal dari APBN, maka pertumbuhan ekonomi lima persen itu akan tercapai. "Proyek yang paling penting terutama yang menyerap banyak tenaga kerja seperti pembangunan jalan tol," katanya. Sementara itu Assisten II Bidang Perekonomian Pemprov DKI, Deden Supriadi menambahkan Pemprov DKI memfokuskan pembenahan sarana dan prasarana kota melalui APBD. Selain itu dalam kurun waktu 2002 hingga 2007 pihaknya memprioritaskan program pembangunan yang mendesak.(*)

Editor: Suryanto
Copyright © ANTARA 2006