Jakarta (ANTARA) - Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) merekomendasikan penempatan petugas yang membantu pengemudi di dalam bus TransJakarta diaktifkan kembali karena memiliki peranan penting untuk mengarahkan dan melayani penumpang.

Ketua KNKT Soerjanto Tjahjono menjelaskan sebelumnya petugas pembantu pengemudi di dalam bus ditiadakan. Akibatnya, beban pengemudi semakin bertambah yang seharusnya hanya berkonsentrasi untuk mengemudi dan berhenti di halte tujuan.

Baca juga: KNKT sebut visi misi TransJakarta belum cerminkan aspek keselamatan

"Kami lihat di beberapa halte TransJakarta 'gap' nya cukup besar dan fungs pembantu pengemudi ini dengan kondisi halte yang seperti itu sangat vital keberadaannya," kata Soerjanto dalam FGD yang digelar oleh Dewan Transportasi Kota Jakarta secara virtual, Rabu.

Soerjanto menjelaskan bahwa tugas pembantu pengemudi tidak bisa dilimpahkan oleh pengemudi saja karena sopir membutuhkan konsentrasi yang tinggi untuk tetap berada di jalur busway dan berhenti di halte yang ditentukan.

Dari hasil investigasi menyeluruh terhadap operasional TransJakarta, KNKT juga menemukan adanya pengurangan petugas pengaman rute di koridor.

Menurut Soerjanto, petugas pengamanan rute di koridor membantu mengurangi konflik lalu lintas antara bus TransJakarta dengan pengguna jalan lainnya, seperti motor hingga mobil pengawalan yang masuk dalam jalur busway.

Baca juga: TransJakarta secara bertahap jalankan rekomendasi KNKT

"Melihat masyarakat kita terutama di Jakarta yang tidak disiplin, tanda-tanda khusus TransJakarta tidak dihiraukan oleh mereka, sehingga motor, mobil, mobil pejabat yang dikawal masuk ke koridor-koridor," kata dia.

Pada temuan operasional lainnya, KNKT juga mencatat pola perencanaan operasional bus TransJakarta terlalu dinamis karena diatur berdasarkan harian.

KNKT menilai perencanaan yang terlalu dinamis berdampak pada penyiapan kendaraan yang lebih sulit. Oleh karena itu, KNKT merekomendasikan penetapan bus operasional dalam jangka waktu yang lebih lama, seperti satu bulan.

"Minimum jangan harian, karena akan menyulitkan semua, pengaturan router dan pengemudi, jumlah bus yang beroperasi, serta penyiapan-penyiapan lain untuk mendukung operasional ini akan sangat sulit jika dalam bentuk harian," kata dia.

Baca juga: Dishub DKI potong PSO TransJakarta Rp95,67 miliar periode 2015-2021

Pewarta: Mentari Dwi Gayati
Editor: Taufik Ridwan
Copyright © ANTARA 2022