Bangkok (ANTARA News/AFP) - Sidang Parlemen baru Thailand secara resmi dibuka, Senin, namun dihadapkan dengan tantangan berat membawa kestabilan di kerajaan itu setelah lima tahun kekacauan politik.

Pangeran Mahkota Maha Vajiralongkorn dijadwalkan memimpin upacara pembukaan sidang di ibu kota negeri itu, Bangkok, Senin petang waktu setempat, yang memungkinkan majelis rendah yang terdiri atas 500 kursi mulai bekerja pada akhir pekan ini, kata pihak istana.

Dalam beberapa hari, para anggota parlemen diharapkan untuk mensahkan wanita perdana menteri pertama negara itu, Yingluck Shinawatra, dari Partai Puea Thai, yang pada 3 Juli menang dalam pemilu secara meyakinkan di banyak elektoral untuk merebut kekuasaan dari Demokrat pro-kemapanan.

Yingluck akan mengambil pimpinan hampir lima tahun setelah kakaknya, Thaksin Shinawatra --yang dianggap sebagai pemecah belah-- digulingkan sebagai perdana menteri dalam kudeta militer.

Dia kini tinggal di luar negeri untuk menghindari hukuman penjara karena korupsi.

Akademikus Thailand Pavin Chachavalpongpun mengatakan Yingluck, yang secara luas dipandang sebagai wakil kakaknya, telah menunjukkan kharisma mengejutkan karena pemilihannya yang sukses dan bisa menjadi "perdana menteri sangat mampu".

Namun dia mengatakan tantangan yang dihadapi perdana menteri mendatang, sebagai politisi pemula, sangat berat.

"Saya pikir masa bulan madu Yingluck akan sangat singkat. Dia telah begitu banyak hambatan menghadang di depannya," kata Pavin dari Studi Asia Tenggara Institut Singapura.

Lanskap politik Thailand menjadi semakin terpolarisasi setelah kudeta 2006, dengan sekutu-sekutu Thaksin lainnya dicoret dari kekuasaan oleh pengadilan dan melumpuhkan demonstrasi oleh kedua kubu pro-dan anti-Thaksin.

Mereka memuncak dalam demonstrasi massa oleh pengikutnya "Baju Merah" di Bangkok terakhir pada April dan Mei, yang berakhir dengan serangan militer dan lebih dari 90 orang tewas.

Thaksin dicari atas tuduhan terorisme terkait dengan kerusuhan itu.

Yingluck diperkirakan akan menghadapi tekanan dari Baju Merah, yang banyak di antara mereka pendukung kebijakan populis Thaksin selama pemerintahannya 2001-2006.

Mereka mungkin menuntut keadilan atas kekerasan tahun lalu dan mendorong para pemimpin mereka diberi posisi kunci.

Pemerintah baru juga akan perlu bertindak untuk menenangkan mereka, di antaranya para elit yang berbasis di Bangkok yang mendukung penggulingan Thaksin dan percaya bahwa gaya kepemimpinannya otoriter dan korup.

Masalah ekonomi juga telah bertumpuk lebih dari dampak potensial suara tagin janji Yingluck, seperti kenaikan upah minimum yang telah diperingatkan oleh Bank of Thailand (Bank Sentral) bisa memicu inflasi.

Pada pekan lalu, Komisi Pemilu mendukung puluhan calon pemenang dari pemilu nasional, sehingga total yang telah disetujui mencapai 496 - melewati ambang 95 persen yang dibutuhkan oleh undang-undang untuk parlemen bisa bersidang.

Yingluck telah membentuk koalisi enam partai yang akan memegang sekitar tiga perlima dari kursi di majelis rendah, di mana tugas pertama anggota parlemen akan memilih ketua majelis. (C003)

Editor: Ella Syafputri
Copyright © ANTARA 2011