Dirjen Perikanan Budidaya KKP Tb Haeru Rahayu dalam keterangan di Jakarta, Jumat, menyatakan bahwa lima lokasi yang telah diidentifikasi sejak tahun 2021 adalah Kabupaten Sumbawa (Nusa Tenggara Barat), Kabupaten Muna (Sulawesi Tenggara), Kabupaten Aceh Timur (Aceh), Kabupaten Kotabaru (Kalimantan Selatan), dan Kabupaten Konawe Selatan (Sultra).
"Guna menjaga kelancaran program terobosan KKP salah satunya pelaksanaan tambak udang terintegrasi di setiap wilayah yang telah diidentifikasi, KKP juga telah berkoordinasi dengan Pemda setempat dan melakukan sosialisasi ke masyarakat di lima lokasi tersebut," jelas Tb Haeru.
Selain itu, ujar dia, KKP juga sudah berkoordinasi dengan PLN dan kementerian lain seperti Kementerian PUPR, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Dalam Negeri, dan Kemenko Maritim dan Investasi.
Baca juga: KKP fokus cari investasi berkelanjutan budidaya udang
Menurut Dirjen Perikanan Budidaya, dalam pencapaian target produksi udang nasional sebanyak 2 juta ton pada tahun 2024, tentunya bukan hal yang mudah dan bukan hanya tugasnya KKP saja.
"Langkah strategis dalam pencapaian target peningkatan produksi udang nasional melalui dua model yaitu pertama revitalisasi, meningkatkan produktivitas lahan tambak tradisional. Selanjutnya langkah yang kedua melalui tambak udang terintegrasi yang nantinya melibatkan kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat dan pemerintah pusat,” paparnya.
Seperti diketahui, saat ini berdasarkan data yang dimiliki DJPB bahwa lahan tambak udang di Indonesia baru terdapat 300.501 hektare, yang terdiri dari tambak intensif seluas 9.055 hektare, tambak semi intensif seluas 43.643 hektare, dan lahan tambak tradisional seluas 247.803 hektare.
Dari kondisi lahan yang ada saat ini, Indonesia secara domestik dinilai hanya mampu memenuhi kebutuhan udang sekitar 856.000 ton, jadi masih kurang sekitar 1 juta lebih lagi untuk mencapai produksi udang nasional sebanyak 2 juta ton pada tahun 2024.
Baca juga: KKP revitalisasi tambak udang tradisional di Aceh Tamiang
"Tentunya ini bukan hanya intervensi dari pemerintah pusat saja, namun diperlukan keterlibatan seluruh unsur, baik pemerintah daerah, masyarakat, dan pihak swasta," ujarnya.
Inspektur Jenderal KKP, Muhammad Yusuf mewanti-wanti agar pelaksanaan program tambak udang terintegrasi berjalan dengan baik dan lancar.
"Saya berharap agar kita semua baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah bisa menghindari kecurangan yang mungkin saja bakal terjadi. Kasus korupsi yang sering terjadi seperti kasus suap dalam pengadaan barang dan jasa. Sehingga dalam menjalankan program tersebut jangan sampai terjadi penyimpangan," tegas Yusuf.
Pewarta: M Razi Rahman
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2022
