"Penghayatan dan pengalaman hidup perempuan sangat dibutuhkan untuk melengkapi formulasi kebijakan, agar tidak hanya dari pandangan serta pengalaman laki-laki, dalam menentukan program pemerintah atau pun arah pembangunan. Sering kali, suara perempuan ini akan senantiasa menyempurnakan formulasi kebijakan yang dibuat Pemerintah dari waktu ke waktu," kata Netty saat menjadi pembicara kunci dalam web seminar bertajuk "Memastikan Demokrasi Berkualitas Melalui Representasi Perempuan di Politik", seperti dipantau dari Jakarta, Senin.
Netty juga menekankan keberadaan laki-laki dan perempuan dalam alam demokrasi adalah sebuah keniscayaan.
Oleh karena itu, lanjutnya, keterwakilan perempuan di bidang politik dibutuhkan demi menghadirkan beragam kebijakan, program, dan upaya pembangunan nasional, yang mampu bermanfaat bagi seluruh elemen masyarakat, tanpa memperhatikan gender dan beragam perbedaan lainnya.
Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI itu juga berpendapat bahwa keterwakilan perempuan di bidang politik tidak sepatutnya hanya berada dalam konteks ide dan gagasan, tetapi harus diwujudkan secara konkret.
"Sebagaimana pendapat John Lapinski, kehadiran perempuan bukan hanya dalam konteks ide dan gagasan, melainkan juga dalam konteks fisik," jelasnya.
Bahkan, tambahnya, keterwakilan perempuan di politik untuk melahirkan beragam kebijakan publik mampu mendekatkan program pembangunan Indonesia pada titik tujuan terakhir, yakni mewujudkan kesejahteraan rakyat sebagaimana yang diamanatkan UUD 1945.
"Kita berharap sistem demokrasi yang dianut di Indonesia ini, dari hari ke hari, akan terus berjalan dengan baik dan melibatkan beragam komponen masyarakat serta mengedepankan prinsip keadilan dan kesetaraan yang tidak meninggalkan kelompok mana pun," ujar Netty..
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022
