"Automatic adjustment KKP tahun 2022 dilakukan pada komponen kegiatan penunjang seperti belanja tunjangan kinerja, honor, perjalanan dinas, paket meeting, belanja barang operasional dan non operasional, dengan tidak mengurangi output kegiatan prioritas," kata Menteri Trenggono dalam Rapat Kerja dengan Komisi IV DPR di Jakarta, Selasa.
Kebijakan pencadangan anggaran atau automatic adjusment di tiap kementerian dipersiapkan untuk mengantisipasi apabila pemerintah membutuhkan anggaran tambahan untuk melakukan penanganan pandemi COVID-19 seperti tahun lalu apabila dibutuhkan. Dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan automatic adjustment sebesar Rp296,5 miliar dari total pagu anggaran tahun 2022 sebanyak Rp6,1 triliun.
Menteri KP menekankan bahwa kegiatan prioritas KKP seperti penyaluran bantuan pemerintah bagi nelayan, premi asuransi, pembangunan kampung nelayan maju dan kampung perikanan budidaya, revitalisasi tambak, pengembangan pelabuhan, hingga pembinaan UMKM dalam inkubator bisnis tetap berjalan sesuai rencana tanpa pemotongan anggaran. Selain itu, akan ada tambahan bantuan bioflok sebanyak 275 unit sebesar Rp55 miliar.
Menteri Trenggono menegaskan bahwa kegiatan prioritas bertujuan untuk percepatan pemulihan ekonomi bagi masyarakat kelautan dan perikanan yang diharapkan berdampak pada kesejahteraan nelayan. Program prioritas itu diberikan untuk kepentingan para nelayan, pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar, petambak garam dan masyarakat pesisir lainnya.
"Kami menargetkan kegiatan bantuan pada masyarakat dapat diselesaikan seluruhnya paling lambat pada semester I tahun 2022," kata Trenggono.
Dalam rapat kerja bersama dengan Komisi IV DPR RI tersebut, Menteri Kelautan Perikanan menjabarkan adanya perubahan atau pergeseran anggaran di tingkat eselon I, yaitu pada Sekretariat Jenderal dari semula Rp586,8 miliar menjadi Rp621,35 miliar.
Kemudian Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya yang semula Rp1,12 triliun menjadi Rp1,07 triliun, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang semula Rp903,73 miliar menjadi Rp923,73 miliar.
Komisi IV DPR dalam kesimpulannya menerima penjelasan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait alokasi pencadangan anggaran dan perubahan pagu di masing-masing eselon I KKP.
Komisi IV DPR RI mengapresiasi langkah Kementerian Kelautan dan Perikanan yang tidak melakukan pencadangan anggaran atau automatic adjusment di program yang dinilai penting mengingat anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan sudah cukup terbatas pada tahun 2022.
Baca juga: Menteri Trenggono sebut PDB dan ekspor perikanan meningkat pada 2021
Baca juga: Komisi IV minta KKP pertahankan serapan APBN 98,88 persen di 2022
Baca juga: Kemenko Marves dorong generasi muda lebih peduli isu kemaritiman
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2022
