"Sebetulnya, pemutakhiran daftar pemilih ini bisa jadi ajang pendidikan bagi pemilih. Misalnya, petugas yang datang ke rumah pemilih untuk memutakhirkan data, mereka dapat menyampaikan tanggal pelaksanaan pemilu, menjelaskan tata cara pencoblosan, dan menyampaikan langkah yang dapat ditempuh untuk mengenal para calon," Khoirunnisa dalam seminar "Peningkatan Kualitas Data Kependudukan Menuju Pemilu Serentak 2024", seperti dipantau dari Jakarta, Rabu.
Khoirunnisa menjelaskan pemutakhiran daftar pemilih sebaiknya dilakukan di pusat pendaftaran pemilih, sehingga petugas dapat mengumpulkan masyarakat dan memberikan pemahaman kepada calon pemilih terkait proses pemilu serta hak dan kewajiban pemilih.
"Momen-momen pendidikan pemilih ini bisa dilakukan saat pemutakhiran daftar pemilih," tambahnya.
Dia juga mendorong pemutakhiran daftar pemilih dapat dilakukan secara terbuka atau transparan kepada masyarakat.
Sejauh ini, menurutnya, masyarakat masih dihadapkan pada beberapa persoalan, salah satunya nama mereka belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap (DPT).
Dalam menghadapi persoalan tersebut, sebagian besar masyarakat belum mengetahui cara penyelesaiannya, karena pemutakhiran daftar pemilih umumya tidak dilakukan secara terbuka.
"Penyelesaian hal seperti ini yang masih tidak diketahui oleh masyarakat umum," tukasnya.
Oleh karena itu, dia menilai masyarakat harus mendapatkan akses dan keterbukaan dalam pemutakhiran daftar pemilih.
Sehingga, masyarakat dapat memiliki pengetahuan memadai terkait pemutakhiran data pemilih dan berpartisipasi langsung dalam tahapan tersebut.
"Kalau akses terhadap ruang itu diberikan kepada masyarakat, masyarakat juga pasti akan dapat ikut serta mengawasi pemutakhiran daftar pemilih," ujar Khoirunnisa.
Baca juga: Pemkot Jakpus harapkan jumlah pemilih meningkat pada Pemilu 2024
Baca juga: Komisi II DPR minta penyelenggara pemilu perhatikan DPT
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Fransiska Ninditya
Copyright © ANTARA 2022
