“Saya menyampaikan dan menggarisbawahi pentingnya implementasi penuh berbagai mekanisme arsitektur kesehatan regional yang terbentuk dalam 2 tahun terakhir sebagai antisipasi pandemi mendatang,” kata Retno dalam pengarahan pers secara virtual yang dipantau di Jakarta, Kamis.
Dia mengatakan salah satu yang penting adalah pembentukan inventaris penyangga (buffer inventory) untuk alat kesehatan, mekanisme pendistribusian dan sistem peringatan dini kawasan.
“Penguatan arsitektur kesehatan kawasan akan menjadi building block bagi penguatan arsitektur kesehatan global yang menjadi salah satu prioritas Presidensi G-20 Indonesia,” kata Menlu.
Baca juga: Menlu Malaysia hadiri ASEAN Retreat di Kamboja
Tentang percepatan pemulihan ekonomi kawasan, dia menyoroti lambatnya implementasi Perjanjian Koridor Perjalanan ASEAN (ASEAN Travel Corridor Agreement/ATCAF).
Oleh sebab itu, Indonesia mendorong percepatan implementasi ACTAF tersebut, baik melalui kesepakatan bilateral maupun pembukaan menyeluruh perbatasan dengan protokol kesehatan yang ketat.
“Dan dalam pembicaraan mengenai ACTAF tadi, semua Menteri Luar Negeri ASEAN sepakat mengenai pentingnya implementasi ATCAF ini,” kata dia.
Mengenai kerja sama ASEAN dengan mitra eksternal, kata Retno, Indonesia menyampaikan penekanan pada beberapa isu utama.
Baca juga: Myanmar akan diwakili tokoh non-politik dalam pertemuan ASEAN
Pertama, selaku country coordinator kemitraan ASEAN-Amerika Serikat, Indonesia menyampaikan persiapan rencana ASEAN-U.S. Special Summit.
“Baik ASEAN maupun AS saat ini masih terus berkomunikasi, untuk menentukan jadwal pertemuan yang cocok bagi ASEAN dan AS,” kata dia.
Indonesia akan melanjutkan komunikasi dengan AS untuk membahas program.
“Kedua, terkait rencana KTT ASEAN-Uni Eropa tahun ini, Indonesia mendorong agar momentum perayaan 45 tahun kemitraan ASEAN-UE ini dimanfaatkan untuk memperkuat kerja sama yang saling menguntungkan, termasuk di bidang perdagangan,” kata Retno.
Indonesia menyampaikan kekhawatiran tentang masih adanya kebijakan-kebijakan UE yang menghambat perdagangan, termasuk pembentukan deforestation supply chain due diligence system pada komoditas pertanian.
Baca juga: RI sayangkan minim kemajuan pelaksanaan Konsensus Lima Poin di Myanmar
Baca juga: ASEAN desak Myanmar terapkan Konsensus Lima Poin
Pewarta: Azis Kurmala
Editor: Anton Santoso
Copyright © ANTARA 2022
