Menurut Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh terjadi pro dan kontra dengan izin usaha pertambangan (IUP) PT Trio Kencana di wilayah Kecamatan Tinombo Selatan, Kabupaten Parigi Moutong.
"Ada pro dan kontra, ada yang minta dicabut dan ada juga yang minta diteruskan demi kebaikan masyarakat setempat," ujarnya, di Kota Palu, Jumat.
Hal ini kata Pangeran telah dibahas dalam rapat kerja spesifik bersama Gubernur Sulteng Rusdy Mastura, Kapolda Sulteng Irjen Pol Rudy Sufahriadi dan sejumlah instansi terkait untuk membahas pendapat masyarakat tentang keberadaan tambang emas pada Jumat di Mapolda Sulteng, Kota Palu.
Baca juga: Anggota DPR minta Kementerian ESDM memeriksa izin tambang di Parimo
Baca juga: Gubernur Sulteng sebut tak punya wewenang cabut IUP tambang di Parimo
Tidak hanya itu, dalam rapat tersebut juga membahas tentang proses hukum penembakan seorang warga Desa Tada pada unjuk rasa tolak tambang. "Diduga ada oknum yang melanggar SOP," tegasnya.
Hingga saat ini Polda Sulteng terus melakukan penyelidikan dan menunggu hasil uji balistik. Jika sudah ada hasil maka polisi akan mengetahui pelaku penembakan.
"Propam dari Jakarta juga sudah turun, sabar ya kita tunggu hasilnya. Kalau sudah ada hasilnya kita minta Kapolda segera umumkan kepada publik siapa pelakunya," ucapnya.
Ia berharap masyarakat jangan menduga-duga siapa pelakunya sampai ada hasil uji balistik yang diumumkan secara resmi oleh pihak kepolisian.
"Pada saat itu banyak orang, kita tidak tahu. Kita serahkan ke Kapolda saja nanti diumumkan secara resmi," ujarnya.
Baca juga: Propam periksa 14 polisi terkait penembakan warga tolak tambang Parimo
Sebelumnya dalam kunjungan di Kabupaten Parigi Moutong, Komisi III DPR RI mengecek langsung lokasi unjuk rasa di Desa Siney dan melihat TKP korban yang tertembak dalam pembubaran blokade jalan.
"Ada temuan bahwa korban tertembak dari belakang, sekitar 100 meter dari lokasi demo," tuturnya.
Pewarta: Kristina Natalia
Editor: Chandra Hamdani Noor
Copyright © ANTARA 2022
