Mamuju (ANTARA) - Perwakilan Aliansi Masyarakat Balabalakang meminta Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat segera menyelamatkan gugusan kepulauan yang berada di wilayah Kabupaten Mamuju tersebut dari ancaman abrasi.

"Penyelamatan pulau dulu yang harus diutamakan," kata Koordinator Aliansi Masyarakat Peduli Balabalakang Subhan saat melakukan pertemuan dengan Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar di Mamuju, Kamis.

Baca juga: Tiga Pulau di Balabalakang Terancam Abrasi

Ia menyampaikan pihaknya tidak akan menuntut terlalu banyak, tetapi hal yang paling mendesak saat ini, bagaimana Pulau Balabalakang dapat diselamatkan dari abrasi yang setiap tahunnya mengikis pulau itu.

"Setelah pulaunya terselamatkan dari abrasi, baru kita membicarakan hal yang lain, misalkan perbaikan sarana pendidikan, kesehatan, pembangunan jaringan telekomunikasi dan lain sebagainya," tambahnya.

Melalui pertemuan dengan Gubernur Sulbar tersebut, lanjut Subhan, masyarakat Pulau Balabalakang memiliki harapan yang lebih besar dalam kepedulian pemerintah untuk membangun dan menyelamatkan Pulau Belabalakang.

"Kalau di kemudian hari, paling lambat akhir tahun 2022, tidak ada aksi nyata, setidaknya kami akan menagih kembali. Semoga tahun ini dapat betul-betul terealisasi walaupun secara bertahap karena kemampuan anggaran, itu tidak masalah. Intinya ada reaksi nyata dari Pemprov Sulbar," katanya.

Sementara itu, Gubernur Sulbar Ali Baal Masdar menyampaikan bahwa untuk intervensi pembangunan di Balabalakang akan dikonsultasikan oleh sejumlah tim yang akan terjun ke lapangan. Apalagi, Kepulauan Balabalakang merupakan kawasan konservasi.

Baca juga: Jalan poros Mamuju-Tapalang putus karena abrasi

Baca juga: KKP dorong penanaman mangrove di wilayah rawan abrasi


"Insya Allah tahun ini akan ada sedikit perubahan, yang akan masuk dari Kementerian Perhubungan untuk pembangunan dermaganya, juga dari BNPB dan perikanan," kata Ali Baal Masdar.

Gubernur berharap pembangunan tersebut bisa terus berlanjut. "Kita akan upayakan dulu tanggul pemecah ombak, mudahan-mudahan di APBD Perubahan dialokasikan, karena pemerintahan kami akan berakhir pada Mei 2022. Nanti kami sampaikan pada pemimpin selanjutnya," kata Ali Baal Masdar.

Pewarta: Amirullah
Editor: Endang Sukarelawati
Copyright © ANTARA 2022