Presidensi Indonesia dinilai berhasil menerbitkan komunike yang seimbang, menggambarkan posisi dan kepentingan negara berkembang dengan negara maju dalam berbagai isu strategis globalJakarta (ANTARA) - Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu menyatakan Presidensi G20 Indonesia telah berhasil menerbitkan komunike yang seimbang yakni antara kepentingan negara berkembang dan maju dalam berbagai isu global.
“Presidensi Indonesia dinilai berhasil menerbitkan komunike yang seimbang, menggambarkan posisi dan kepentingan negara berkembang dengan negara maju dalam berbagai isu strategis global,” katanya dalam Media Synergy for International Event di Jakarta, Kamis.
Pertemuan tingkat Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral dalam Presidensi G20 Indonesia sendiri telah menghasilkan 14 poin komunike yang merupakan komitmen dan pernyataan bersama para anggota forum G20 komitmen.
Sebanyak 14 poin tersebut di antara mengenai G20 yang berkomitmen melakukan koordinasi kebijakan lebih erat dalam memastikan akses vaksin yang aman, tepat, adil dan terjangkau terutama bagi negara berpenghasilan rendah dan menengah.
Kemudian G20 meningkatkan dialog dan kerja sama global terkait isu pencegahan, kesiapsiagaan dan respons terhadap pandemi di masa mendatang serta menguatkan arsitektur global.
Selain itu, G20 mendorong penguatan gugus tugas gabungan yaitu joint finance-health task force yang terdiri dari Kementerian Keuangan dan Kementerian Kesehatan negara-negara G20 bersama WHO.
Gugus tugas ini melakukan identifikasi lebih lanjut dan mengoordinasikan tindakan kolektif terutama dalam rangka memobilisasi pembiayaan global untuk pencegahan kesiapsiagaan terhadap pandemi.
G20 juga memberikan dukungan bagi negara miskin melalui pemberian penundaan pembayaran utang luar negeri sekaligus restrukturisasi utang luar negeri oleh negara G20.
Dukungan ini diberikan untuk meningkatkan kapasitas negara miskin untuk penanganan pandemi sekaligus meningkatkan kemampuannya dalam mengelola utang guna mendukung pemulihan ekonomi.
G20 menegaskan kembali komitmen untuk memperkuat ketahanan keuangan jangka panjang dan memperkuat jaringan global safety net.
Selanjutnya, G20 menyepakati perlunya kerangka pengaturan aset kripto dan menekankan pentingnya melanjutkan asessment implikasi dari Central Bank Digital Currency (CBDC) terhadap sistem moneter dan keuangan internasional.
Lalu G20 mendiskusikan bauran kebijakan menuju netralitas karbon dengan upaya yang dilakukan antara lain kolaborasi dalam merumuskan mekanisme dan insentif harga karbon.
G20 mendorong transisi energi yang adil dan terjangkau menuju ekonomi yang lebih hijau dan inklusif sekaligus menegaskan kembali komitmen memobilisasi pendanaan bersama sebesar 100 miliar dolar AS per tahun hingga 2025.
Untuk agenda infrastruktur, G20 berkomitmen mengupayakan revitalisasi investasi infrastruktur yang berkelanjutan, inklusif dan mudah diakses melalui peningkatan keterlibatan sektor swasta.
G20 juga mendorong peningkatan infrastruktur digital dan infratech untuk mempersempit kesenjangan digital.
Febrio mengatakan komunike ini sekaligus menunjukkan bahwa G20 bukan forum eksklusif dan elitis melainkan memainkan peran penting dalam mengatasi masalah global termasuk makro ekonomi, kesehatan, perubahan iklim, pembiayaan berkelanjutan dan digitalisasi.
“Hasil-hasil pembahasan tersebut telah terefleksikan dalam naskah komunike yang merupakan kesepakatan semua anggota,” ujar Febrio.
Baca juga: Pertemuan G20 Menkeu-Bank Sentral dukung penerapan energi hijau
Baca juga: Kemenkeu buat kerangka kerja tingkatkan investasi infrastruktur swasta
Baca juga: Kemenko Ekonomi dorong media massa gaungkan Presidensi G20 RI
Pewarta: Astrid Faidlatul Habibah
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2022
