Semua aktivitas pengolahan industri adanya di luar pelabuhanJakarta (ANTARA) - Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Marunda berencana adakan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) pertengahan tahun ini dengan peserta warga dan pihak terkait untuk menuntaskan polemik asap pembakaran batubara di kawasan itu.
"Kami akan gelar Musrenbang, pesertanya warga dan pihak terkait Pelabuhan Marunda. Insya Allah pertengahan tahun ini, setelah Hari Raya Idul Fitri," kata Kepala KSOP Marunda Kapten Isa Amsyari, kepada wartawan, di Jakarta Utara, Rabu.
Isa mengatakan polusi batubara itu sebetulnya bukan berasal dari kawasan Pelabuhan Marunda karena pelabuhan bukanlah tempat pengolahan atau pabrik.
"Semua aktivitas pengolahan industri adanya di luar pelabuhan, yang berarti tugas dan wewenang pemerintah daerah setempat untuk menyelesaikan," kata Isa.
Namun, Isa mengatakan pihaknya turut membantu penyelesaian masalah polusi itu agar jangan sampai berlarut agar tidak menimbulkan gangguan aktivitas di pelabuhan.
Baca juga: Kepala KSOP Marunda tegaskan udara tercemar bukan dari pelabuhan
Salah satunya dengan cara bersurat kepada Badan Usaha Pelabuhan (BUP) PT Karya Citra Nusantara (KCN) selaku pengelola kawasan untuk memintakan pembaruan dokumen perusahaan yang beroperasi di Kawasan Berikat Nusantara Marunda per tahun 2022 ini, mulai dari legalitas pendirian, sampai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) usahanya.
Karena masyarakat sudah mendesak perusahaan-perusahaan yang beroperasi di dekat Pelabuhan Marunda itu bertanggung jawab soal polusi batubara yang timbul di lingkungan mereka.
Menurut Isa, aspirasi warga itu perlu disampaikan kepada para pejabat pemerintah daerah lewat Musrenbang tadi, supaya aspirasi bisa segera ditindaklanjuti menjadi tindakan.
"Nah, makanya, ini mengapa saya buat surat untuk meminta 'update'-nya supaya saya bisa supervisi, mengarahkan, cepat dong, cepat dong, cepat dong, nah begitu. Saya sudah mengirim surat resmi ke mereka (perusahaan)," katanya.
Ia mengaku sebetulnya, hal ini tanggung jawab pemda setempat, namun karena terjadi di lingkungan pelabuhan, maka jika terjadi sesuatu, tentu akan berpengaruh terhadap kinerja pelabuhan juga.
Baca juga: Korporasi di Pelabuhan Marunda diminta tak cemari lingkungan
Tapi sebelum Musrenbang ini dilaksanakan, KSOP perlu berdialog dengan masyarakat setempat terlebih dahulu supaya situasinya lebih kondusif.
"Setelah saya mengadakan pendekatan dan edukasi kepada warga dan warga menerima, serta para pengusaha ini setuju, maka akan saya dudukkan bersama dalam Musrenbang," kata Isa.
Pewarta: Abdu Faisal
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2022
