Jakarta (ANTARA News) - Elite politik diminta berhenti mengganggu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono, apalagi jika bermaksud menggulingkan pemerintahan di tengah jalan.

"Bagaimana pemerintahan bisa efektif jika setiap pemimpin yang naik selalu diganggu," kata Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (Hima Persis) Muhammad Reza Anshori di Jakarta, Jumat.

Hal senada dikemukakan Ketua Umum Gerakan Pemuda Islam (GPI) Rahmat Kardi.

Rahmat mengatakan, sejak reformasi nyaris tidak ada Presiden yang bisa dengan tenang menjalankan pemerintahan.

"Pascareformasi nyaris tidak ada stabilitas. Padahal proses pembangunan tak mungkin jalan tanpa stabilitas," katanya.

Oleh karena itu, GPI bersama Hima Persis dan Mahasiswa Pancasila mengeluarkan pernyataan sikap bersama menyeru elit politik dan para tokoh agar berhenti melakukan tindakan-tindakan yang terkesan menjadikan Indonesia sebagai kelinci percobaan demokrasi yang hanya menguntungkan kelompok mereka sendiri, namun mengorbankan kepentingan rakyat dan negara.

"Kami menyerukan kepada segelintir tokoh dan elite untuk menahan syahwat politiknya yang tidak terarah, yang menciptakan instabilitas nasional," kata Rahmat.

Dikatakannya, hasil survei memang menunjukkan kinerja pemerintah belum maksimal, namun survei yang sama menunjukkan keyakinan publik terhadap SBY-Boediono masih ada.

"Sampai saat ini SBY-Boediono masih mendapat kepercayaan dari rakyat Indonesia," kata Rahmat.

Oleh karena itu, lanjutnya, jika memang para elit dan tokoh memiliki kepedulian terhadap rakyat dan negara, maka hendaknya bersama-sama pemerintah terus melakukan dialog guna menciptakan situasi yang kondusif, bukan sebaliknya justru menciptakan instabilitas.

"Kami bersama rakyat Indonesia tetap mempertahankan kepemimpinan SBY-Boediono sampai akhir masa jabatannya pada 2014," kata Rahmat.
(T.S024/I007)

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011