Dalam khutbah shalat Idul Fitri 1432 Hijriyah di Alun-alun Selatan Yogyakarta, Selasa, Busyro mengatakan penjarahan ini dapat disaksikan dalam berbagai bentuk misalnya, bisnis narkoba dalam jaringan internasional dengan sasaran utama generasi muda bahkan anak-anak tingkat sekolah dasar dan budaya hedonis .
Selain itu,adanya sikap permisif yang serba mengutamakan kepuasan nafsu lahiriyah dengan disertai sikap mencampakkan agama.
Selain itu, korupsi terhadap keuangan negara yanng sejatinya merupakan milik rakyat.Sektor Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), APBD, BUMN dan sejumlah besar sumber daya alam terus- menerus dijarah oleh gerombolan koruptor.
"Penjarahan lain yang dapat dilihat adalah penyesatan pemahaman masyarakat melalui pembohongan dan pembodohan oleh sebagian elit politik,"kata Busyro.
Karena itu, kata dia, umat Islam Indonesia sebagai umat pencerah dan sekaligus warga negara yang baik dan bertanggung jawab atas masa depan bangsa dan Negara Republik Indonesia, sudah saatnya mulai sekarang `melek politik`.
Melek politik adalah kesadaran dan kesediaan untuk ikut serta secara aktif memahami bagaimana pengelolaan keuangan dan kekayaan negara ini.
Menurut dia, dalam sistem konstitusi di UUD 1945, negara berkewajiban mengelola kekayaan negeri ini untuk kepentingan rakyat.
"Selain itu, juga hak untuk memperoleh informasi yang fair atau jujur tentang penyusunan dan pengelolaan APBN dan APBD, pengelolaan tanah untuk pasar tradisional, pembatasan ketat pusat belanja modern yang menjadi ancaman bagi kios-kios dan pasar rakyat," katanya.
Pada kesempatan itu, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Busyro Muqoddas juga bertindak sebagai imam shalat Idul Fitri yang diiikuti oleh ribuan muslim dan muslimah Islam di Kota Yogyakarta.
(*)
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2011
