"Kalau dikatakan hubungannya dengan birokrasi, saya rasa sumber daya manusia di Kementerian Lembaga itu harus ditingkatkan kapabilitasnya agar bisa melakukan proses perencanaan dan pelaksanaannya dengan lebih baik," ujarnya di Jakarta, Kamis.
Menurut Menkeu, banyak Kementerian Lembaga yang belum memiliki rencana anggaran belanja yang sesuai sehingga harus meminta persetujuan pelaksanaan proyek dengan komisi terkait di DPR.
Ia mengatakan keterlambatan pelaksanaan proyek inilah yang menjadi faktor penting penyebab penyerapan belanja modal berjalan lambat dan tidak berfungsi maksimal.
"Saya dari awal tahun bilang dana kita kira-kira Rp200 triliun dan siap untuk dibayarkan tapi tidak bisa dikeluarkan kalau tidak ada `progress` dari proyek dan `progress` itu tidak bisa diucapkan saja, harus dalam bentuk dokumen yang bisa diterima oleh Kemenkeu," katanya.
Menkeu mengharapkan kendala tersebut dapat cepat dibenahi karena waktu tersisa tinggal beberapa bulan dan APBN Perubahan 2011 telah disepakati oleh pemerintah serta DPR.
"Ini kita harapkan akan lebih baik karena Kementerian Keuangan tiap bulan terus berkoordinasi dengan 15 Kementerian Lembaga yang memiliki anggaran terbesar untuk menanyakan permasalahan mereka," ujarnya.
Hambatan lainnya yang menjadi penyebab realisasi belanja modal hingga awal September baru mencapai 26,9 persen adalah karena masih ada kontraktor proyek yang sudah menyelesaikan pekerjaan namun belum menagih pembayaran kepada pemerintah.
"Penyerapan belanja modal yang rendah kita musti katakan ada faktor kontraktor atau vendor yang sudah menyelesaikan pekerjaan namun belum menagih pembayaran kepada pemerintah atau kas negara," kata Menkeu.
Selain itu, menurut Menkeu, pelaksanaan tender dan lelang pengadaan barang dan jasa harus dilakukan dengan lebih baik karena prosesnya saat ini dirasakan masih terlalu lama.
Ia membantah penyerapan anggaran terutama belanja modal berjalan lambat karena adanya masalah birokrasi yang berbelit-belit dalam proses pencairan dana.
"Kalau pencairan, misal dalam sistim perbendaharaan atau anggaran kita, begitu pegawai negeri diputuskan menerima gaji lebih cepat maka dalam waktu empat hari itu semua di seluruh Indonesia bisa menerima dananya, jadi soal pencairan itu tidak ada masalah," ujar Menkeu.(*)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2011
