Jakarta (ANTARA) - Permasalahan terkait dugaan maladministrasi pada penyelenggaraan publik di bidang agraria paling banyak diadukan oleh masyarakat kepada Ombudsman Republik Indonesia pada tahun 2021.

Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus dalam keterangannya di Jakarta, Rabu, mengatakan aduan terkait dugaan maladministrasi agraria dilaporkan sebanyak 1.227 laporan.

Laporan yang masuk terkait dugaan maladministrasi selanjutnya di bidang kepegawaian 883 laporan, kepolisian 676 laporan, pendidikan 546 laporan, dan pedesaan 425 laporan.

Sementara aduan dugaan maladministrasi di sektor ekonomi yaitu terkait perbankan 239 aduan, perhubungan dan infrastruktur 293 laporan, dan asuransi yang masuk dalam kategori lain-lain.

"Banyak kasus besar asuransi yang dilaporkan, demikian juga perbankan. Saya kira dalam setiap bulan ada saja masyarakat yang menyampaikan aduan laporan menyangkut perbankan, asuransi, dan kadang-kadang ada juga menyangkut masalah dana pensiun dan sebagainya," kata Bobby.

Sementara dugaan jenis maladministrasi yang dilaporkan paling banyak adalah penundaan berlarut sebanyak 33,23 persen, tidak memberikan pelayanan 28,69 persen, dan penyimpangan prosedur 21,19 persen.

Yang dimaksud penundaan berlarut, kata Bobby, yaitu penyelenggaraan pelayanan publik yang bisa mencapai 14 hari untuk bisa diselesaikan. Sementara tidak memberikan pelayanan yaitu pengabaian oleh petugas instansi atau lembaga pemerintah.

Yang paling menjadi sorotan, kata dia, adalah penyimpangan prosedur yang dilakukan oleh petugas instansi atau lembaga pemerintah. "Penyimpangan prosedur ini yang saya kira banyak peristiwa besar menyangkut administrasi. Penyimpangan prosedur karena pada umumnya khususnya di lembaga publik pemerintahan yaitu regulasi internal diadakan namun ketika dieksekusi regulasi itu tidak diterapkan dengan baik," katanya.

Ombudsman Republik Indonesia mencatat aduan masyarakat terkait dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan publik pada tahun 2021 sebanyak 18.184 laporan. Jumlah tersebut merupakan yang terbanyak selama lima tahun ke belakang.

Baca juga: KSP gandeng NU percepat reformasi agraria dan perhutanan sosial

Baca juga: Kementerian ATR alokasikan 8 ribu hektare lahan untuk eks kombatan GAM

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Budi Suyanto
Copyright © ANTARA 2022